2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, Selasa (7/10/2025) — Insiden keamanan pangan yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Januari 2025 mendapat evaluasi menyeluruh dari pemerintah. Hingga akhir September, korban insiden tersebut mencapai 6.457 orang di beberapa daerah. Pelaksanaan MBG menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat terbatas bersama para menteri, Presiden memberikan petunjuk teknis secara mendetail, terutama berkaitan dengan kedisiplinan prosedur dan kebersihan.
“Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit atau alat uji. Sebelum distribusi, semuanya harus diuji, serta dilakukan langkah-langkah preventif lainnya,” ujar Prabowo, beberapa waktu lalu.
Pembenahan pelaksanaan MBG direspons cepat oleh pihak-pihak terkait. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional. Langkah cepat ini diapresiasi publik karena sejalan dengan keinginan masyarakat akan peningkatan keamanan pangan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pemerintah senantiasa memprioritaskan keselamatan publik, terutama anak-anak penerima MBG. Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi.
“Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN dan seluruh SPPG di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, BGN dan kementerian/lembaga terkait berkoordinasi agar insiden serupa dapat dicegah di masa mendatang. Pada akhir September, langkah-langkah koordinasi dilakukan secara intensif atas instruksi Presiden Prabowo.
Dalam rapat koordinasi pada 28 September yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, disampaikan bahwa pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia.
Lebih lanjut, Menko Zulkifli menegaskan pentingnya evaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG sebagai bentuk pencegahan. Langkah-langkah yang diambil meliputi:
- Instruksi untuk mensterilisasi seluruh alat makan di SPPG.
- Perbaikan sanitasi, khususnya kualitas air dan alur limbah.
- Koordinasi aktif antar-kementerian dan pemerintah daerah dalam pengawasan MBG.
- Kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mengambil peran penting dalam respons cepat ini. Dalam kapasitasnya, Kemenkes mengoptimalkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai pengawasan berlapis terhadap SPPG. Selain itu, Kemenkes membuat standarisasi pelaporan dan sertifikasi keamanan pangan sebagai tindak lanjut pencegahan.
