Harianjogja.com, JAKARTA—Wacana pemotongan gaji menteri hingga kini belum masuk pembahasan resmi pemerintah. Airlangga Hartarto menegaskan usulan tersebut masih sebatas isu yang belum dibicarakan secara formal di lingkungan kabinet.
Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (7/4/2026), saat merespons pertanyaan mengenai kemungkinan pemangkasan gaji dan tunjangan pejabat negara.
“Belum pernah kita bahas,” kata Airlangga.
Ia menyebut wacana tersebut memang sempat muncul, tetapi belum menjadi agenda pembahasan. Pemerintah, menurutnya, masih sebatas memantau perkembangan tanpa keputusan lanjutan.
“Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja,” ujarnya.
Airlangga juga menyarankan agar pihak yang pertama kali menggulirkan usulan tersebut yang memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan,” katanya.
Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa wacana tersebut belum dibahas di tingkat pemerintah.
“Belum, belum,” ujarnya.
Purbaya menekankan bahwa keputusan terkait kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Prabowo Subianto.
“Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya,” kata dia.
Meski belum menjadi keputusan, Purbaya mengaku tidak mempermasalahkan jika kebijakan pemotongan gaji menteri benar-benar diterapkan. Ia bahkan memperkirakan besaran pemotongan bisa berada di kisaran 25 persen.
“Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” ujarnya.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga tengah menyiapkan langkah efisiensi anggaran melalui pemangkasan belanja kementerian dan lembaga. Kebijakan ini diarahkan untuk merespons ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, terutama akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Purbaya menyebut pemerintah akan menyisir pos belanja yang dapat ditunda, khususnya program yang dinilai tidak berdampak signifikan atau memiliki percepatan rendah terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan,” ujarnya.
Wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri pun muncul sebagai bagian dari opsi efisiensi tersebut, sekaligus simbol solidaritas pejabat negara dalam menekan belanja.
“Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus,” ucap Purbaya menanggapi usulan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
