1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin mengungkapkan, saat ini telah terdapat 10 Sekolah Rakyat (SR) permanen dan enam SR rintisan yang menampung 2.692 siswa di berbagai wilayah Jateng. Yasin menyambut keberadaan SR karena dinilai dapat memutus rantai kemiskinan.
"Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimanapun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi," kata Yasin saat menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI dalam diskusi perencanaan serta pelaksanaan program SR di Provinsi Jateng, di ruang kerjanya, Kota Semarang, Rabu (5/8/2026) lalu.
Yasin mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berkomitmen mengawal program SR. Sebab, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Harus kita kawal karena ini adalah gagasan Presiden kita yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin, sehingga Sekolah Rakyat ini benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil," ujar Yasin.
Menurut Yasin, Jateng telah memiliki pengalaman mengelola sekolah berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Saat ini terdapat tiga sekolah berasrama penuh di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Purbalingga, serta 15 sekolah semi-boarding.
"Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang, karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng Imam Maskur mengatakan, sebanyak 2.692 siswa SR tahun ajaran 2026/2027 terdiri atas 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruhnya telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.
Imam mengungkapkan, 10 SR permanen tersebar di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, serta Kota Semarang. Sementara itu, enam SR berada di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen.
Imam menjelaskan, penerimaan siswa pada jenjang SMP dan SMA hampir seluruhnya telah memenuhi kuota. Sementara itu, penerimaan siswa Sekolah Rakyat Dasar (SRD) masih menghadapi tantangan karena banyak orang tua yang belum siap melepas anak usia enam hingga tujuh tahun untuk tinggal di asrama.
Untuk mengoptimalkan kapasitas sekolah, lanjut Imam, Kementerian Sosial memberikan kebijakan agar kuota yang belum terisi pada jenjang SD dialihkan menjadi tambahan rombongan belajar pada jenjang SMP dan SMA. Imam mengatakan, pengembangan SR di Jateng akan terus dilakukan seiring kesiapan lahan di sejumlah daerah.
Menurut Imam, selain 10 SR permanen yang telah beroperasi, pemerintah juga tengah memproses pembangunan di sejumlah kabupaten lain agar jangkauan layanan pendidikan semakin luas. Ia menyebut, apabila seluruh 35 kabupaten/kota di Jateng memiliki SR, program itu diperkirakan mampu menampung sekitar 35 ribu siswa.
Namun, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya mencakup seluruh anak dari keluarga miskin maupun anak putus sekolah sehingga pengembangannya akan dilakukan secara bertahap.
sumber : Antara
