2 months ago
26
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pencaplokan wilayah Gaza Palestina oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus menuai perlawanan. Terbaru, perlawanan datang dari Kanselir Jerman Olaf Scholz, Minggu (9/2/2025).
Dalam sebuah debat pra-pemilu, Scholz menyebut rencana itu 'skandal'. Ia juga menyoroti pelanggaran hukum internasional yang bisa datang dari rencana itu.
"Relokasi populasi tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional," tegasnya dalam acara debat itu dikutip AFP.
Saingan Scholz yang konservatif, Friedrich Merz mengatakan bahwa dirinya sependapat dengan penilaian Scholz. Namun Merz menambahkan bahwa pengumuman Trump adalah 'bagian dari serangkaian proposal yang datang dari pemerintah Amerika'.
"Kita harus menunggu dan melihat apa yang sebenarnya dimaksud dengan serius dan bagaimana itu akan dilaksanakan. Mungkin ada banyak retorika yang terlibat," tuturnya.
Israel melancarkan serangan militer yang menghancurkan terhadap Hamas di Gaza sebagai tanggapan atas serangan kelompok militan Palestina pada 7 Oktober 2023 yang memulai perang. Konflik tersebut telah menghancurkan sebagian besar Jalur Gaza, yang merupakan wilayah Pantai Palestina.
Di dalam kondisi kehancuran ini, Trump menyebut akan mencaplok wilayah Gaza dan membuatnya menjadi 'riviera' Timur Tengah. Rencana ini akan dilakukannya setelah perang antara Israel dan Hamas berakhir.
"Akan menjadi salah satu pembangunan terbesar dan paling spektakuler dari jenisnya di Bumi. Tidak diperlukan tentara AS! Stabilitas untuk wilayah tersebut akan berkuasa!!!," tambahnya.
Sementara itu, Trump juga menegaskan rencana ini akhirnya akan mendapatkan persetujuan dari dua negara Arab di wilayah itu, Mesir dan Yordania. Namun hingga saat ini, baik Kairo maupun Amman masih menolak rencana tersebut.
Mesir sendiri telah menyerukan pertemuan darurat Liga Arab atas rencana Trump ini. Negeri Piramida mengatakan pertemuan darurat tersebut merupakan permintaan dari Palestina.
"Kami akan menyelenggarakan Konferensi Liga Arab di Kairo mengikuti diskusi level tertinggi di sejumlah negara Arab akhir-akhir ini, termasuk terkait Negara Palestina yang meminta pertemuan ini untuk membicarakan perkembangan terbaru dan berbahaya untuk kedaulatan Palestina," ujar Kementerian Luar Negeri Mesir, Minggu.
(sef/sef)
Saksikan video di bawah ini:
