Kemendagri Sebut Masih Ada Pemda Belum Bisa Jelaskan Pendanaan PSU

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut masih ada pemerintah daerah yang belum memberikan kejelasan ihwal kemampuan pendanaan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

Ia menyatakan bahwa Kemendagri terus berkoordinasi dengan 24 daerah yang diperintahkan MK untuk melakukan pemilihan ulang.

"Iya, jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan," kata Bima di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Bima menjelaskan Kemendagri secara intensif berkoordinasi dengan seluruh daerah tersebut. Salah satunya ialah menggelar pertemuan bersama pada siang hari ini.

"Dan nanti satu-satu akan kita datangi, kita telisik, kita lihat APBD-nya. Karena kalau dibilang tidak mampu, maka kita harus lihat apakah betul tidak mampu. Karena mungkin saja bisa digeser-geser gitu ya," ucapnya.

Bima menyatakan jika pemerintah daerah terkait tak mampu menanggung biaya PSU, maka pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Ia menyebut pelaksanaan PSU itu juga memiliki tenggat waktu, sebagaimana yang tertuang dalam putusan MK.

"Tapi kita pastikan kita koordinasi semaksimal mungkin, agar PSU ini baik yang seluruhnya maupun sebagian bisa terselenggara dengan baik," ujarnya.

Ia pun membicarakan peluang pendanaan dari APBN. Bima mengatakan bahwa ada mekanisme pembagian anggaran.

"Kita lihat sharing-nya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN," ujarnya.

(fra/fra/mnf)

[Gambas:Video CNN]