Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi mengatakan, industri maritim tidak hanya terbatas pada pelabuhan dan kapal. Namun, imbuh dia, memuat klaster yang lebih luas.
Karena itu, imbuh dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan bersinergi dan didukung oleh Indonesian National Shipowners' Association (INSA), PT Pertamina International Shipping (PIS), dan PT Pelindo (Persero) berinisiatif menggelar Indonesia Maritime Week (IMW) 2025.
Konferensi ini dihadiri para pengusaha-pengusaha di bidang maritim, baik lokal maupun global. Di antaranya Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto. Turut hadir Sekjen Organisasi Maritim PBB, International Maritime Organization (IMO), Arsenio Dominguez.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir langsung membuka konferensi yang akan digelar mulai hari ini, Senin (26/5/2025) hingga Rabu (28/5/2025). Konferensi IMW 2025 digelar di JCC, Jakarta.
"Kita tidak punya target muluk-muluk terkait investasi. Di sini sebenarnya kita hanya mengumpulkan, nggak ada target investasi. Hanya bertemu, berdiskusi, dan berbisnis. Jadi, silahkan datang berdiskusi sambil minum kopi, mungkin melihat-lihat, dan silahkan berbisnis," kata Antoni.
"Indonesia Maritime Week ini adalah acara yang pertama kita lakukan, dilaksanakan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders. Selama ini, kalau bicara maritim hanya bicara pelabuhan dan kapal. Sedangkan klaster maritim itu lebih luas lagi. Ada perkapalan, ada pariwisatanya, ada investasinya, marine insurance, dan sebagainya," bebernya.
Indonesia Maritime Week 2025, ujarnya, akan membahas isu-isu tersebut. Di mana, salah satu target dari IMW 2025 menurut Antoni adalah memperkuat kolaborasi antara perusahaan yang ada di Indonesia dan ASEAN.
Di sisi lain, sebagai Ketua Penyelenggara IMW 2025, Antoni mengaku menargetkan Indonesia selanjutnya bisa mendapat suara ketika mencalonkan untuk jadi anggota dewan kategorisasi IMO.
"Jadi ini ada dua dua gagasan yang dibungkus menjadi satu kegiatan," sebutnya.
"Kenapa kita perlu jadi anggota dewan? Karena kita memiliki hak sekaligus kewajiban menyampaikan ide-ide kita di forum-forum internasional. Contohnya, kita mengakukan agar sertifikat pelaut tidak harus tanda tangan basah, tapi sudah digital. Ini sudah diakui dunia," beber Antoni.
(dce/dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Perang Tarif, Produsen Otomotif China Mau Buka Pabrik di RI
Next Article Aktivitas Libur Nataru Lancar, Kemenhub Terus Pantau di Lapangan