3 hours ago
2
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi XIII DPR RI mendorong percepatan regulasi untuk memperkuat pelindungan bagi pembela hak asasi manusia (HAM). Dorongan ini mengemuka menyusul perhatian terhadap kasus yang menimpa aktivis HAM Andrie Yunus.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menilai langkah pelindungan perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih komprehensif dan implementatif. Upaya ini diharapkan memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pejuang HAM di lapangan.
“Kami sepakat tidak boleh ada ruang kekerasan di negara demokrasi. Namun sebagai Menteri (Pigai), pernyataan mengutuk saja tidak cukup,” kata Dewi.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian HAM, Dewi menyoroti pentingnya percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelindungan Pembela HAM. Ia mengacu pada paparan kementerian yang menunjukkan progres perumusan regulasi tersebut masih terbatas.
“Rendah sekali ya karena baru mencapai 10 persen (capain rumusan Permen Perlindungan Pembela HAM),” kata Dewi.
Menurut Dewi, regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat sistem pelindungan yang lebih terstruktur. Kehadiran aturan yang jelas dinilai dapat mendukung langkah preventif sekaligus responsif terhadap berbagai risiko yang dihadapi aktivis.
“Kapan regulasi Permen Pelindungan Bagi Pembela HAM ini akan diselesaikan secara komprehensif? Kami mendesak agar regulasi tersebut menjadi prioritas penyelesaian bulan ini,” kata Dewi.
Dewi menambahkan, penyelesaian regulasi tersebut penting untuk memastikan negara hadir memberikan pelindungan yang nyata.
“Ini untuk membentengi para pejuang HAM dari berbagai bentuk intimidasi dan teror,” kata Dewi.
Komisi XIII DPR berharap pembahasan ini dapat mendorong percepatan langkah pemerintah dalam memperkuat kerangka pelindungan HAM secara menyeluruh.
“Tentu perlu produk hukum yang mengikat dan melindungi, bukan sekadar retorika belaka,” kata Dewi.
