Foto ilustrasi BBM. / Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Australia resmi menggelontorkan kebijakan darurat berupa pemangkasan pajak bahan bakar minyak (BBM) sebesar 50 persen. Langkah ini diambil untuk menahan lonjakan harga energi yang dipicu konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan berlaku selama tiga bulan dan mencakup bensin serta solar. Pemerintah juga menghapus biaya jalan bagi kendaraan berat untuk menjaga kelancaran distribusi logistik.
“Kami memahami tekanan biaya bagi masyarakat sangat nyata karena dampak perang di belahan dunia lain terjadi di sini,” ujarnya dikutip dari Reuters, Selasa (31/3/2026).
Harga BBM Dipangkas, Anggaran Negara Terkuras
Kebijakan ini diperkirakan menurunkan harga BBM sekitar 26,3 sen Australia per liter atau setara Rp3.000-an per liter.
Menteri Keuangan Jim Chalmers menyebutkan total biaya program ini mencapai sekitar 2,55 miliar dolar Australia atau hampir Rp30 triliun. Lonjakan harga sebelumnya cukup signifikan, dengan solar sempat menembus 3 dolar Australia per liter, sementara bensin berada di kisaran 2,50 dolar Australia per liter.
Dampak Konflik Timur Tengah
Kenaikan harga energi global dipicu eskalasi konflik yang melibatkan Iran serta serangan dari Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari 2026. Ketegangan ini berdampak besar karena sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi global.
Akibatnya, harga minyak mentah Brent melonjak tajam hingga mendekati US$115 per barel sepanjang Maret.
Stok Energi Terbatas, Pemerintah Siaga
Meski cadangan energi Australia berada di level tertinggi dalam 15 tahun terakhir, ketahanannya masih terbatas.
Saat ini, stok hanya mencukupi sekitar:
- 30 hari untuk diesel
- 30 hari bahan bakar jet
- 39 hari bensin
Angka ini masih di bawah standar rekomendasi International Energy Agency.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga menjamin pembelian pasokan energi melalui lembaga pembiayaan negara, Export Finance Australia.
Kebijakan Sementara, Risiko Masih Mengintai
Seusai kebijakan ini diberlakukan, masyarakat diharapkan mendapat sedikit kelonggaran dari tekanan biaya hidup. Namun, pemerintah menegaskan langkah ini hanya bersifat sementara. Jika konflik global terus berlanjut, tekanan terhadap ekonomi domestik diperkirakan akan semakin berat, terutama pada sektor energi dan logistik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
