Lebih dari 1.000 Dapur MBG Ditangguhkan untuk Peningkatan Layanan

4 hours ago 1

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa lebih dari 1.000 dapur yang melayani program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia telah ditangguhkan sementara. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memperketat pengawasan standar keamanan dan kebersihan pangan.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis, Prabowo menyatakan bahwa penangguhan ini bertujuan untuk memastikan semua dapur mematuhi persyaratan ketat terkait nutrisi, sanitasi, dan penanganan pangan yang aman dalam program nasional tersebut.

"Saya memeriksa langsung. Saya telah menghubungi kepala Badan Gizi Nasional dan terus melakukan cross-check," ujar Prabowo saat bertemu dengan wartawan dan pakar di kediamannya di Bogor, Jawa Barat.

Keputusan ini diambil setelah adanya inspeksi lapangan dan masukan dari masyarakat yang menunjukkan kekurangan dalam pelaksanaan program, mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan perbaikan.

Prabowo menekankan bahwa kritik digunakan sebagai masukan untuk evaluasi, mengingat pentingnya program ini dalam meningkatkan gizi anak-anak dan modal manusia jangka panjang.

"Kami telah menangguhkan 1.030 unit. Yang kami lakukan sekarang adalah sertifikasi," tambahnya, memperingatkan bahwa operator dapur harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk melanjutkan operasi.

Fasilitas yang terkena dampak ini, dikenal secara resmi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), akan tetap ditutup hingga mereka lulus sertifikasi yang mencakup keamanan pangan, kualitas air, dan prosedur pengolahan yang standar.

Pemerintah telah mewajibkan semua dapur yang berpartisipasi untuk mematuhi standar yang seragam guna memastikan konsistensi dan akuntabilitas dalam distribusi makanan di seluruh negeri.

Otoritas menyatakan bahwa setiap unit yang tidak memenuhi kriteria akan menghadapi penangguhan segera hingga perbaikan yang diperlukan selesai dan diverifikasi.

Untuk memperkuat akuntabilitas, pemerintah juga memperluas pengawasan publik dengan menyediakan saluran pelaporan bagi masyarakat, sekolah, dan orang tua untuk memantau pelaksanaan program di lapangan.

Prabowo menekankan bahwa transparansi dan partisipasi publik sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas inisiatif makanan gratis ini.

Dia juga menyerukan perubahan dalam budaya administrasi, mendorong manajer program untuk menghindari pelaporan yang tidak akurat dan memastikan data mencerminkan kondisi sebenarnya.

Pemerintah menyatakan akan terus memperkuat pengawasan, meningkatkan sistem, dan memastikan program ini memberikan manfaat yang terukur dalam meningkatkan standar gizi, terutama di kalangan anak-anak.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|