2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat penyerapan lebih dari 50 persen dari total dana Rp10 triliun yang ditempatkan pemerintah melalui skema penempatan dana di bank-bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo memastikan dana tersebut telah tersalurkan ke sektor riil dan produktif.
“Kalau Pak Menteri ke kantor, nanti saya ceritakan. Pokoknya sudah lebih tinggi dari 50 persen. Tapi untuk angka pastinya, nanti ya,” ujar Anggoro di sela Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ia menegaskan, dana penempatan itu dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan berbasis syariah. Fokusnya antara lain pada sektor UMKM, pembiayaan haji dan umrah, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional.
“Oh iya, UMKM yang terkait dengan ekosistem haji, umrah, ekonomi Islam, gadai juga termasuk, cicil emas termasuk, juga supply chain di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Selain itu, kami juga bisa membiayai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terkait dengan ekosistem kami,” kata Anggoro.
Menurutnya, penyerapan dana tersebut berjalan cepat seiring meningkatnya permintaan pembiayaan di sektor syariah. Ia optimistis seluruh dana akan tersalurkan sebelum akhir tahun.
“Sebentar lagi habis, tidak sampai lama, sebentar lagi juga habis,” ujarnya.
BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang mendapat penempatan dana dari Kementerian Keuangan senilai Rp10 triliun. Langkah ini diharapkan memperluas pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan memperkuat likuiditas industri keuangan syariah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bank-bank Himbara kini tidak lagi kesulitan menyerap penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun. Permintaan pembiayaan dari masyarakat disebut meningkat signifikan.
“Setahu saya tidak ada (kebingungan bank-bank Himbara), karena permintaannya juga mulai naik kelihatannya,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Purbaya menjelaskan, penempatan dana pemerintah itu terdiri atas Rp55 triliun masing-masing untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI, Rp25 triliun untuk BTN, serta Rp10 triliun untuk BSI.
“Kalau kemarin di Bank Mandiri pertumbuhan kreditnya sudah hampir 11 persen, rebound dari 8 persen, itu tanda awal bahwa kebijakan Rp200 triliun mulai berdampak ke ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, meski penyaluran dana belum sepenuhnya terserap, realisasi pembiayaan terus meningkat dan memberi efek ke sektor riil. “Pencairannya memang tidak langsung, ada yang beberapa bulan ke depan. Tapi semuanya sudah dialokasikan, jadi tidak ada masalah. Mereka sepertinya juga senang,” kata Purbaya.
