2 weeks ago
39
Polisi memeriksa truk pengangkut sound horeg yang diamankan di Mapolres Blitar Kota, Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (28/8/2025). Polres Blitar Kota menahan dan menilang 15 truk pengangkut sound horeg berkapasitas besar serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang merupakan panitia penyelenggara pawai akibat tidak mengantongi ijin serta melanggar ketentuan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang keras penggunaan sound horeg. Desakan ini diserukan menyusul insiden nahas yang mengakibatkan tiga warga meninggal dunia di berbagai wilayah sepanjang Agustus lalu.
Ketua MUI Jatim Bidang Fatwa, KH Ma’ruf Khozin menegaskan regulasi setingkat Pergub kini sangat mendesak untuk mencegah bertambahnya korban jiwa. “Betul, kami mendorong, mengusulkan ke Pemprov Jatim, ke Ibu Gubernur untuk mengeluarkan peraturan gubernur larangan sound horeg,” kata Kiai Ma’ruf, dikutip dari laman resmi MUI Jatim, Kamis (3/9)
Kiai Ma’ruf mengatakan, aktivitas sound horeg saat ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi mengingat dampaknya yang merugikan hingga merenggut nyawa masyarakat. Kiai Ma’ruf mengingatkan kembali sikap lembaganya terkait aktivitas tersebut.
“Sejak awal MUI Jatim tegas sound horeg itu haram dengan berbagai pertimbangan termasuk medis. Cuma kami bukan bagian eksekutor untuk melakukan pengawasan dan itu ada di kepolisian. Saat ini pengawasan terhadap sound horeg saya kira kendor,” ujar Kiai Ma’ruf.
