13 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah mengambil alih layanan Teman Bus di wilayahnya masing-masing. Hal ini seiring dengan pengelolaan Teman Bus di beberapa kota yang beralih ke pemerintah provinsi setempat, terhitung per Januari 2025.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pengalihan layanan Teman Bus kepada pemerintrah daerah, merupakan bagian dari perencanaan awal program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS). Pada program ini subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat bersifat stimulus dan dirancang untuk dilanjutkan secara mandiri oleh pemerintah daerah setelah lima tahun berjalan.
"Kementerian Perhubungan sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil langkah maju dalam memastikan layanan transportasi massal tetap berjalan secara optimal. Ini menunjukkan komitmen nyata dalam menyediakan transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Kami berharap langkah ini dapat diikuti oleh daerah lain yang masih dalam tahap transisi," ungkap Dudy dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).
Adapun nota kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah terkait Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun, yakni sejak 2019 dan berakhir pada 2024. Dengan berakhirnya kesepakatan ini, pengelolaan angkutan umum perkotaan di beberapa daerah resmi beralih ke pemerintah daerah setempat.
Sejumlah daerah telah berhasil mengambil alih layanan ini secara penuh, seperti Medan, Banjarmasin, dan Bandung, yang kini menyelenggarakan layanan angkutan perkotaan secara mandiri. Selain itu, beberapa daerah lain, seperti Surakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar, juga telah memulai proses pengambilalihan secara bertahap.
Menurut Dudy, keberhasilan daerah dalam melanjutkan program ini tak lepas dari kesiapan anggaran serta komitmen daerah untuk menjadikan transportasi umum sebagai prioritas. Ia melihat daerah-daerah yang sudah mengambil alih program ini memiliki dukungan fiskal yang kuat dan perencanaan yang matang.
Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan APBD tahun 2024 sebesar Rp 36,75 triliun dengan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2023 sebesar Rp 15 triliun. Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Medan yang telah menyiapkan anggaran untuk operasional transportasi umum secara berkelanjutan.
"Hal ini menunjukkan langkah pemerintah daerah yang telah mengambil alih layanan Teman Bus di wilayahnya masing-masing, adalah bentuk komitmen mereka dalam penyelenggaraan transportasi publik yang berkelanjutan dan pro kepada rakyat," sebutnya.
Foto: Bus Pariwisata (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Petugas merapihkan deretan bus di Pool Bus Pariwisata Kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2020). Masih diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan penutupan tempat rekreasi akibat Covid-19, berimbas pada jasa transportasi pariwisata. Penutupan obyek wisata dan imbauan untuk tidak ke tempat keramaian demi mencegah penyebaran corona (covid-19) membuat Perusahaan Otobus (PO) pariwisata mengandangkan armadanya. Padahal, momen sebelum datangnya Ramadhan merupakan waktunya para pemilik perusahaan otobus panen rezeki.PO terpaksa mengandangkan armadanya karena berbagai acara keluar kota dibatalkan. Permasalahan tak berhenti di situ saja, bayang-bayang setoran cicilan ke perusahaan leasing juga menghantui para pemilik PO ini. Fajar, Head Marketing bus Manhattan, pada CNBC Indonesia, menjelaskan para usaha bus sejak pandemi ini terpuruk. Apalagi, menurut Fajar, pesanan bus biasanya sudah ramai lagi pada H-7 Lebaran kemarin.Dengan kondisi seperti ini, banyak bus yang dikandangkan, akibatnya membuat pemasukan tidak ada."Biasanya sebelum Corona datang bisa pemasukan satu bulan 80 - 90 persen atau 20-30 unit bus keluar, sejak bulan Maret pengelola mengalami penurunan pendapatan dan penyewaan bus hingga 80%.". Dampak sepinya ini membuat perusahaan juga menjual beberapa unit bus nya. "Kita sampai menjual 6 unit bus untuk menutup biaya operasional perusahaan". (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Kemudian Kemenhub juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kota/kabupaten di wilayah Sarbagita terkait kelanjutan program BTS di wilayah tersebut. Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, disepakati bahwa pendanaan angkutan perkotaan di Bali akan dilakukan melalui skema sharing antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, yakni dengan memanfaatkan dana Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai amanat PP 35 Tahun 2023, yaitu minimal 10% untuk membiayai peningkatan moda transportasi umum.
Sebagai asumsi perhitungan, berdasarkan data tahun 2023 bahwa jika Pemprov Bali dapat mengalokasikan setidaknya 5% dari realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2023, yaitu sekitar Rp 150 miliar, angka ini cukup untuk membiayai kebutuhan anggaran BTS di kawasan Sarbagita yang rata-rata membutuhkan Rp 85 miliar per tahun.
Lebih lanjut Dudy juga menekankan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
"Keberlanjutan layanan ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa semakin nyaman menggunakan angkutan umum. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam sosialisasi dan meningkatkan kualitas layanan," tuturnya.
Dengan adanya peralihan pengelolaan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih baik, sehingga masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari.
(wur/wur)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Cegah Tarif Ojol Naik, Potongan Aplikasi Maxim Maksimal 15%
Next Article Harga Tiket Pesawat Bakal Segera Turun? Ini Jawaban Menhub Prabowo
