5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah melakukan penghematan besar-besaran, dengan target mencapai Rp306,69 triliun di tahun anggaran 2025 ini. Efisiensi anggaran wajib dilakukan Kementerian/ Lembaga (K/L), hingga ke pemerintah daerah.
Efisiensi anggaran itu juga mencakup pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar. Termasuk alat tulis kantor (ATK) yang disebut-sebut pernah menelan anggaran pemerintah sampai Rp44 triliun.
Meski begitu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Fajar Budiyono mengatakan, berkurangnya permintaan ATK akan memperketat persaingan industri plastik dalam negeri.
"Industri dalam negeri harus mengantisipasi ini dengan menciptakan pasar dan produk baru. Digitalisasi dan efisiensi anggaran sudah mulai kita rasakan dampaknya, terutama di sektor ATK. Namun, di Juni-Juli 2025 masih ada permintaan untuk kebutuhan sekolah. Jadi mungkin tantangan terbesar akan muncul di Agustus hingga akhir tahun 2025," kata Fajar kepada CNBC Indonesia, Senin (24/2/2025).
Namun, dia melihat ada peluang baru yang dapat dimanfaatkan industri plastik di dalam negeri. Yaitu, dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menaikkan permintaan kemasan plastik.
"Makan bergizi gratis ini diharapkan bisa menggantikan penurunan permintaan di sektor ATK. Mau tidak mau, program ini tetap membutuhkan plastik untuk kemasan, seperti susu dan makanan," ujarnya.
Meski wadah untuk mengemas makanan pada program MBG menggunakan stainless steel, Fajar menyebut penggunaan plastik masih tetap digunakan.
"Stainless steel memang digunakan sebagai wadah, tapi ada juga yang menggunakan tutup plastik. Selain itu, kemasan minuman juga masih berbasis plastik. Seiring dengan penyempurnaan program ini, permintaan plastik akan terus meningkat," jelasnya.
Secara keseluruhan, kata Fajar, meski ada efisiensi anggaran yang mengurangi belanja ATK, industri plastik tetap optimistis. Dengan pengaturan irama kebijakan yang tepat dari pemerintah, Inaplas berharap pemangkasan anggaran bisa berujung pada peluang baru bagi industri dalam negeri.
"Pemerintah harus memastikan keseimbangan, pengetatan di satu sisi harus diimbangi dengan peluang di sisi lain. Pengetatan anggaran harus dibarengi dengan terbukanya potensi pasar baru, agar industri dalam negeri tetap bertahan," tegas Fajar.
Sebagai informasi, penghematan anggaran ini diperintahkan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Surat itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.
Dalam diktum kedua Inpres No 1/2025 itu dijelaskan detail total anggaran yang dipangkas senilai Rp 306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Detailnya ialah terdiri dari anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun, dan TKD sebesar RP 50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah merilis surat edaran S-37/MK.02/2025 untuk menindaklanjuti Inpres No 1/2025 itu. Di mana Sri Mulyani membuat daftar 16 item belanja yang harus ditinjau ulang dan dihemat, termasuk d dalamnya anggaran pembelian alat tulis dan kantor hingga kegiatan seremoni.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pernah menyatakan pos anggaran ATK menjadi sasaran efisiensi. Sebab, ia menyebut biaya alat tulis kantor saja bisa menelan anggaran Rp 44 triliun. Dasco mengatakan anggaran sebesar itu kurang efisien dan perlu dihemat.
"Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp 44,4 triliun," kata Dasco, dikutip dari detikBali, Senin (24/2/2025).
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Kemenlu Efisiensi Rp 2,3 Triliun Anggaran di Tahun 2025
Next Article Prabowo Mau Hemat, Menteri Ramai-ramai Minta Tambah Anggaran!
