Pemkab OKU Gandeng Kejari dan BPN Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf

REPUBLIKA.CO.ID, BATURAJA, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh aset wakaf memiliki kepastian hukum yang kuat.

Bupati OKU Teddy Meilwansyah di Baturaja, Jumat, menyatakan kerja sama tersebut dilakukan agar proses penerbitan sertifikat tanah wakaf dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa tanah wakaf bukan sekadar aset, melainkan amanah umat yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan sosial.

Menurut Teddy, permasalahan sengketa tanah di Kabupaten OKU masih sering terjadi karena belum adanya kekuatan hukum tetap. "Keberadaan tanah wakaf harus memiliki kepastian hukum yang jelas untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah di kemudian hari," ujarnya.

Komitmen Hindari Konflik Aset Umat

Bupati Teddy berharap kolaborasi ini menjadi pendorong percepatan sertifikasi seluruh tanah wakaf di wilayahnya. Dengan demikian, berbagai potensi persoalan dan konflik pada masa mendatang dapat dihindari. “Saya yakin dan percaya kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjaga amanah dalam memberikan kepastian hukum serta kenyamanan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari OKU Rudhy Parhusip menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Pihaknya siap memberikan dukungan penuh melalui pendampingan hukum.

Rudhy menegaskan bahwa tanah wakaf yang bersertifikat dapat terhindar dari potensi sengketa, konflik kepemilikan, penyalahgunaan aset, maupun berbagai permasalahan hukum lainnya. "Dengan adanya sertifikat, tanah wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di wilayah setempat," ujarnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara