SURAKARTA—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Surakarta sebagai pusat koordinasi pengembangan ekonomi Solo Raya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara terintegrasi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan kebijakan tersebut dalam acara Outlook Ekonomi Soloraya 2026 di The Sunan Hotel Kota Surakarta, Rabu (4/2/2026). Menurutnya, Bakorwil akan difungsikan sebagai ruang konsolidasi bagi para pelaku ekonomi di wilayah Solo Raya.
“Bakorwil kita manfaatkan sebagai pusat aglomerasi Solo Raya. Tidak perlu merepotkan bupati dan wali kota, cukup disatukan di satu tempat untuk menyamakan persepsi,” kata Luthfi.
Ia meminta seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, Kadin, PHRI, Apindo, Hipmi, hingga kalangan akademisi, untuk memanfaatkan Bakorwil sebagai pusat koordinasi dan komunikasi pembangunan ekonomi kawasan.
Pemprov Jateng menargetkan Solo Raya menjadi pilot project pengembangan aglomerasi ekonomi yang ke depan akan direplikasi di wilayah lain, seperti Pekalongan Raya, Kedu Raya, dan Banyumas Raya. “Kita tidak mungkin maju sendiri-sendiri. Mungkin tidak sama cepat, tapi yang penting maju bersama,” tegas Luthfi.
Melalui penguatan peran Bakorwil, Luthfi berharap potensi lintas daerah dapat digerakkan secara maksimal, investasi diperkuat, serta kebijakan pembangunan antarkabupaten dan kota bisa lebih terkoordinasi. Menurutnya, pengembangan Solo Raya tidak lagi bisa dilakukan secara parsial berdasarkan batas administratif, melainkan harus dikelola sebagai satu kesatuan wilayah.
Luthfi menegaskan pemerintah provinsi berkewajiban menyatukan arah pembangunan agar seluruh kabupaten dan kota bergerak bersama sebagai satu kekuatan ekonomi regional. Ia juga menilai kekuatan Solo Raya tidak hanya bertumpu pada sektor industri, tetapi juga pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diyakini mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Selain itu, Solo Raya memiliki puluhan perguruan tinggi yang dapat dilibatkan dalam pengembangan kawasan. “Akademisi kita gandeng. Potensi wilayah kita satukan. Inilah yang akan menjadi ekonomi baru Solo Raya,” katanya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surakarta, Ferry Septha Indrianto, menyatakan Solo Raya memiliki potensi besar untuk menyatukan kekuatan ekonomi kawasan secara kolektif. “Solo Raya memiliki sumber daya, budaya, dan aktivitas usaha yang kuat,” ujarnya.
Menurut Ferry, pendekatan aglomerasi menjadi pilihan paling realistis untuk meningkatkan daya saing kawasan. “Solo Raya harus tampil sebagai satu kekuatan kawasan, bukan daerah yang saling bersaing,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menjelaskan karakter investasi di Solo Raya terbagi jelas antara Kota Surakarta dan wilayah kabupaten penyangga. “Kota Solo didominasi investasi sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe) karena kuat di pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara kabupaten seperti Karanganyar, Sragen, dan Boyolali justru diminati penanaman modal asing karena kawasan industrinya,” jelas Sakina.
Berdasarkan data DPMPTSP Jawa Tengah, realisasi investasi di provinsi ini pada 2025 mencapai Rp88,50 triliun. Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp37,64 triliun.
Total proyek yang terealisasi mencapai 105.078 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 418.138 orang. Data ini menjadi dasar optimisme Pemprov Jateng dalam mendorong pengembangan ekonomi kawasan melalui pendekatan aglomerasi Solo Raya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
