Penelitian Unpad Ungkap 2 Aturan Soal Lobster Ini Untungkan Nelayan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya dan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) melakukan penelitian atas 2 kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) mengenai Benih Bening Lobster (BBL). Penelitian dilakukan terhadap nelayan lobster di tiga lokasi perairan Indonesia.

Tim peneliti Fikom Unpad yang dipimpin Kunto Adi Wibowo. Penelitian itu dilakukan melalui wawancara tatap muka dalam rentang waktu antara 8-19 Oktober 2024.

Kedua aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 7/2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 24/2024 tentang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (puerulus) di Nelayan.

"Dua kebijakan itu secara khusus mengatur penangkapan dan budidaya lobster, penggunaan alat tangkap serta pelepasan kembali lobster hasil tangkapan sebesar 2% serta penetapan harga BBL," kata Kunto. 

"Hasil penelitian menunjukkan nelayan lobster mengakui kebijakan tersebut bernilai positif bagi pendapatan mereka, serta dapat menjaga kelestarian lobster di perairan Indonesia," tambahnya. 

Kunto menjelaskan, penelitian yang dilakukan di tiga sentra penangkapan lobster, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat melibatkan 400 responden dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 4,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

"Para nelayan lobster mendukung kebijakan BBL pemerintah. Tercatat sebanyak 87,6% responden menyatakan dukungan mereka atas kebijakan pengelolaan BBL. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga hal utama yang membuat para nelayan lobster mendukung kebijakan itu, yaitu adanya peningkatan pendapatan, ketersediaan lobster di alam dan kemudahan untuk mendapatkan benih," paparnya.

"Pelestarian lingkungan menjadi perhatian para nelayan, sehingga mereka mendukung pembatasan tangkapan (kuota) dan pengembalian ke alam (restocking) BBL yang ditetapkan melalui Kepmen no 7 tahun 2024," tambahnya.

Dia mengungkapkan, sebanyak 65% responden sangat setuju, kebijakan BBL saat ini berimbas positif pada kelestarian lobster di alam.

"Oleh sebab itu mereka menyadari kewajiban untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan cara mengembalikan 2% tangkapan mereka ke alam, melaporkan hasil tangkapan, serta menggunakan alat tangkap yang pasif dan ramah lingkungan," ujar Kunto yang juga Ketua Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi, Fikom-Unpad.

Namun demikian Kunto mengingatkan perlunya peningkatan pengetahuan nelayan lobster terhadap kebijakan BBL.

"Pemerintah pusat, dalam hal ini KKP perlu lebih aktif turun ke lapangan untuk memberi penyuluhan. Dengan demikian pengetahuan masyarakat nelayan lobster akan meningkat dan mereka merasa negara memperhatikan permasalahan mereka," ucapnya.

Sementara itu, imbuh dia, penyuluhan dalam bentuk tatap muka menjadi pilihan utama untuk penyampaian informasi yang tepat kepada para nelayan, karena lokasi-lokasi para nelayan lobster seringkali jauh dari akses transportasi dan telekomunikasi.

"Salah satu contoh di Kabupaten Pesisir Barat yang menjadi lokasi penelitian, media dan internet yang biasanya menjadi sumber informasi bagi masyarakat perkotaan tidak dapat menjangkau mereka karena akses menuju ke lokasi sangat jauh dan tidak mudah," katanya.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan sebaiknya menggandeng para ketua kelompok nelayan dan pemimpin lokal dalam rangka penyebaran informasi bagi para nelayan lobster. Apalagi para nelayan lobster menghabiskan waktunya berhari-hari di laut untuk melakukan penangkapan, sehingga mereka perlu mendapat perlakuan khusus saat mengedukasi tentang kebijakan BBL," pungkas Kunto.

(dce/dce)

Next Article Menteri Trenggono: 10 Tahun Lagi RI Rajai Produksi 5 Produk Perikanan