7 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Narasi mengenai capaian swasembada pangan nasional dinilai telah memiliki dasar data yang kuat dan tidak terbantahkan.
Pakar pangan dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, menegaskan capaian tersebut bukan klaim sepihak pemerintah tetapi ditopang data dari lembaga resmi nasional maupun internasional yang kredibel.
Selama ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menggunakan rujukan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), serta United States Department of Agriculture (USDA). Ketiga lembaga tersebut disebut menunjukkan angka yang saling menguatkan. “Swasembada pangan terbukti dan tidak terbantahkan,” ujar Makky, Jumat, 1 Mei 2026.
Ia menjelaskan, dalam definisi yang umum digunakan secara internasional, swasembada pangan tidak berarti impor harus nol persen. Mengacu FAO, suatu negara masih dikategorikan swasembada apabila impor pangan pokok strategis tidak melebihi 10 persen dari total kebutuhan konsumsi nasional.
“Jadi, swasembada tidak mensyaratkan impor nol persen, tetapi memberi toleransi hingga batas maksimal 10 persen,” katanya.
Menurut Makky, Indonesia telah memenuhi swasembada pangan, di mana impor yang dilakukan tidak melebihi 10 persen dari total kebutuhan nasional. Pada periode 2025-2026, produksi pangan nasional 73,7 juta ton, kebutuhan konsumsi sekitar 68,7 juta ton.
“Artinya kita surplus dan tingkat impor hanya sekitar 5 persen. Secara objektif, ini menunjukkan Indonesia sudah berada pada posisi swasembada pangan,” katanya.
Menurut Makky, capaian pada komoditas beras sebagai pangan strategis utama bahkan lebih kuat dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang 2025 tidak terdapat impor beras medium, sementara surplus produksi tercatat mencapai 4,07 juta ton.
“Jika melihat data tersebut, Indonesia sejatinya telah mencapai swasembada beras konsumsi secara substansial. Ini bukan klaim sepihak, tetapi didukung konsistensi data dari BPS, FAO, hingga USDA,” katanya.
Di sisi lain, Makky menilai kondisi stok nasional juga sangat kuat. Per April 2026, cadangan beras Bulog mencapai 5,19 juta ton, sedangkan total cadangan nasional di angka 12,53 juta ton. Jumlah itu diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan sekitar 11 bulan ke depan.
“Dengan produksi surplus dan stok yang sangat memadai, pemerintah memiliki dasar kuat untuk menghentikan impor beras, termasuk untuk kebutuhan industri dan pakan,” katanya.
Ia menilai realokasi penggunaan beras domestik juga berpotensi menjaga harga gabah dan beras di tingkat petani agar tetap stabil, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan cadangan nasional.
“Ketika permintaan terhadap beras kualitas rendah meningkat, harga di tingkat produsen akan lebih terjaga. Ini baik bagi petani dan baik pula bagi ketahanan pangan nasional,” katanya.
Makky menegaskan, swasembada pangan Indonesia saat ini tidak hanya sahih secara statistik, juga nyata dalam kapasitas produksi dan kekuatan stok nasional.
“Indonesia punya kesempatan besar membangun sistem pangan yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Karena itu, capaian swasembada yang sudah terbukti ini harus dijaga dan diperkuat bersama,” tutupnya.
