PHK Massal Pegawai Hotel Hampir Nyata, 88% Pengusaha Sudah Bilang Gini

Jakarta, CNBC Indonesia - Sektor perhotelan di Indonesia tengah menghadapi ancaman serius. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada penurunan permintaan hotel mendorong 88% pelaku usaha di industri ini mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Mereka memprediksi akan melakukan PHK untuk menekan biaya operasional di tengah penurunan okupansi-pemesanan kamar hotel.

Temuan ini berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang menyoroti dampak signifikan dari kebijakan penghematan belanja negara terhadap industri pariwisata.

Survei ini dilakukan bekerja sama dengan Horwath HTL, melibatkan 726 responden dari 717 hotel di 30 provinsi. Ditemukan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah menjadi salah satu faktor utama menurunnya tingkat okupansi hotel, terutama di kota-kota yang bergantung pada sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Akibatnya, 58% pelaku usaha hotel juga mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank, yang bisa semakin memperburuk kondisi industri.

Sementara itu, 48% responden memperkirakan jika situasi ini tidak segera diatasi, penutupan hotel secara permanen akan menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Dengan beban operasional yang terus meningkat dan pemasukan yang menyusut, banyak pelaku usaha perhotelan terpaksa mengurangi tenaga kerja guna bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Efek Domino: UMKM Terancam, Pariwisata RI Bisa Terganggu

Tak hanya di dalam lingkup kendali hotel, dampak negatif dari penurunan aktivitas perhotelan juga merambat ke sektor lainnya.

Sebanyak 78% pelaku usaha memperkirakan target pajak dari sektor hotel tidak akan tercapai, sehingga pemerintah perlu mencari solusi untuk menutup defisit dari sektor lain.

Selain itu, 71% responden meyakini efek domino dari menurunnya pendapatan hotel akan memicu gangguan rantai pasokan, termasuk UMKM yang bergantung pada industri pariwisata.

Efek berantai ini juga diprediksi dapat meluas ke sektor ekonomi daerah yang bergantung pada pariwisata. Sebanyak 83% responden menyatakan, jika kondisi ini terus berlangsung, perlambatan sektor pariwisata akan berimbas pada ekonomi lokal, menyebabkan dampak yang lebih luas terhadap usaha kecil dan menengah yang selama ini menopang industri perhotelan.

"Seiring berjalannya tahun 2025, tidak ada tanda-tanda pemerintah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar. Fakta-fakta ini tercermin sempurna dalam sentimen pasar, dengan lebih dari 50% responden percaya bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang sulit," tulis laporan hasil survei yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Selasa (25/3/2025).

Butuh Solusi dari Pemerintah

Dalam menghadapi situasi ini, pelaku industri perhotelan berharap pemerintah memberikan solusi konkret.

Survei menunjukkan, bentuk bantuan yang paling diharapkan oleh industri hotel adalah:

1. Keringanan atau pengurangan pajak

2. Program pemasaran dan promosi pariwisata

3. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf hotel

4. Bantuan keuangan, seperti hibah dan pinjaman lunak

5. Penyederhanaan regulasi, termasuk kebijakan bebas visa untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman).

(dce)

Next Article Jalankan Instruksi Prabowo, Kementerian Ini Pangkas Perdin hingga ATK