Harianjogja.com, JOGJA—Seruan boikot Piala Dunia 2026 mulai menguat menyusul kritik terhadap isu HAM, kebijakan imigrasi, dan keamanan di Amerika Serikat.
Ketegangan kian memuncak menyusul insiden penembakan Renee Good oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) dalam operasi migrasi di Minneapolis Utara.
Tragedi ini tidak hanya memicu gelombang protes domestik, tetapi juga menimbulkan keraguan global terkait jaminan keamanan dan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di negara tuan rumah tersebut.
Salah satu respons paling tegas datang dari Mohamad Safa, diplomat Lebanon sekaligus Direktur Eksekutif Patriotic Vision (PVA), sebuah organisasi konsultan PBB. Melalui akun X miliknya, Safa mengumumkan pembatalan tiket Piala Dunia 2026 sebagai bentuk protes.
Ia menyatakan kekhawatiran mendalam bahwa kebijakan imigrasi AS yang agresif dapat menyasar individu secara subjektif berdasarkan latar belakang etnis.
“ICE mungkin memutuskan bahwa saya adalah anggota geng, dan saya akan dikurung di penjara selama setahun tanpa dakwaan, tanpa sidang, tanpa pengadilan, tanpa hak untuk berkonsultasi dengan pengacara, tanpa panggilan telepon,” tulis Safa. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat tajam: “Amerika Serikat tidak aman untuk dikunjungi.”
Pernyataan tersebut merujuk pada kampanye anti-imigrasi yang dijalankan pemerintahan kedua Donald Trump sejak Januari 2025. Kebijakan ini menuai kritik tajam karena dinilai berpotensi melanggar HAM secara sistematis.
Aktivis sayap kiri sekaligus mantan kandidat wakil presiden dari Partai Hijau AS, Ajamu Baraka, juga secara terbuka menyerukan boikot terhadap turnamen yang dijadwalkan mulai bergulir pada 11 Juni 2026 tersebut. Seruan ini merupakan bentuk protes atas kekerasan aparat keamanan yang terjadi di Minneapolis.
Tekanan internasional terus mengalir dari organisasi terkemuka seperti Human Rights Watch dan Amnesty International. Keduanya menyuarakan keprihatinan serius terhadap militerisasi keamanan publik di AS serta mekanisme penahanan imigran yang dinilai tanpa dasar hukum kuat dan transparan.
Dalam beberapa bulan terakhir, situs web "Boikot Piala Dunia FIFA 2026" aktif mendokumentasikan kebijakan pemerintahan Trump yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai universal sepak bola.
Meski pemerintah AS di bawah Partai Republik berulang kali membantah tuduhan pelanggaran HAM, tekanan publik terus menguat. Para kritikus menegaskan bahwa kesuksesan Piala Dunia tidak boleh mengorbankan hak dasar manusia, mengingat ketidakstabilan sosial-politik dapat merusak semangat perdamaian ajang olahraga terbesar di dunia tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
