Foto ilustrasi Makan Bergizi Gratis berupa sayur, ayam goreng lengkap dengan buah dan susu, dibuat menggunakan Artificial Intelligence - AI.
Harianjogja.com JAKARTA—Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mendesak kepada setiap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) supaya memperhatikan kualitas bahan baku agar menu Makan Bergizi Gratis yang dibagikan kepada pelajar sesuai standar.
Hasanuddin di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan, kualitas bahan baku yang digunakan akan menentukan kelayakan untuk dikonsumsi dan mencegah munculnya kasus keracunan seperti beberapa waktu lalu.
"Pertama kualitas, mestinya teman-teman yang mengoperasionalkan dapur harus bersatu dan terpenting adalah keselamatan anak-anak. Karena itu harus menghadirkan makanan berkualitas, higienis, dan layak konsumsi," kata Hasanuddin.
Dia pun turut menyarankan agar pengelola SPPG menghitung kesesuaian antara jam pemrosesan bahan baku dan memasak menu MBG dengan pendistribusian ke sekolah.
Dia menyarankan agar proses produksi menu MBG tidak terlalu jauh dengan jadwal pengiriman ke sekolah, sehingga paket makanan masih dalam kondisi baik ketika dibagikan ke pelajar.
"Kalau dibagikan jam 8 pagi, masaknya jam 3 sampai jam 4 pagi masih bagus. Jadi, kira-kira satu jam sebelum dikonsumsi baru selesai dan dikirimkan," ucapnya.
Selain itu, Hasanuddin menyebutkan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah tepat dalam merespon peristiwa keracunan terhadap pelajar di beberapa daerah yang diduga terjadi setelah mengkonsumsi paket menu MBG, yakni melalui upaya audit, evaluasi, dan pendampingan terhadap pihak SPPG dalam mengolah bahan baku.
Badan Gizi Nasional (BGN) disebutnya perlu lebih masif dalam melibatkan peran pemerintah daerah dalam melakukan proses pengawasan di setiap SPPG.
Sebab, kesuksesan program MBG bergantung pada keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah kabupaten maupun kota dan pemerintah provinsi.
"Nanti bisa dibicarakan lini struktur pemerintahan ini. Saya dengar setiap dapur harus ada Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menerbitkan daerah itu salah satu bentuk peran pemda," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
