Prabowo Blak-blakan: Masalah Pangan Hidup Matinya Bangsa Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak ke kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (3/1/2025). Kepala negara bicara mengenai sejumlah program strategis sektor pertanian.

"Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan, adalah hidup matinya bangsa Indonesia," kata Prabowo mengutip rekaman yang diterima CNBC Indonesia.

"Saya ulangi masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, masalah survival kita sebagai bangsa," sambungnya.

Menurut Prabowo, jika Indonesia mau menjadi bangsa yang maju, maka urusan pangan harus aman. Sehingga dia meminta semua pihak untuk setiap pada tujuan swasembada pangan ini.

"Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia pada tujuan ini," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga bicara mengenai kesejahteraan petani. Menurutnya, petani hidup petani harus sejahtera, sehingga pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram.

"Saya siapkan keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini adalah masalah kebangsaan," kata Prabowo.

Diketahui Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah menetapkan HPP Gabah Kering Panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025, yang menggantikan keputusan sebelumnya. Dalam keputusan itu, juga menghilangkan rafaksi harga gabah yang selama ini menjadi kendala dalam harga jual gabah petani.

Menurut Prabowo, semua pengusaha di Indonesia harus untung, namun tidak bisa untuk mengambil untuk dengan cara seenaknya.

"Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau ya sudah tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara ambil alih penggilingan padi," kata Prabowo.

Sehingga Prabowo meminta pada jajarannya untuk merumuskan langkah yang diambil untuk menetapkan HPP GKP sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kepala negara juga menegaskan Indonesia tidak ingin memakai sistem kapitalis bebas.

"Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau pakai sistem kapitalis bebas. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya," tutur Prabowo.