Prabowo Mau Tenggelamkan Kapal Penyelundup, Begini Respons Bos Buruh

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan masalah kebocoran-kebocoran yang ada di Indonesua. Kali ini, yang dia tekankan adalah, penyelundupan barang-barang ilegal yang merugikan Indonesia, termasuk penyelundupan tekstil.

Penyelundupan tekstil katanya merupakan ancaman nyata industri tekstil Tanah Air dan ratusan ribu pekerja di dalamnya. Maka dia pun akan menenggelamkan kapal-kapal penyelundupan barang ilegal.

"Nanti saya dibilang gak ngerti hukum lagi. Tapi kalau mereka mengancam kehidupan rakyat Indonesia kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu," tegas Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Senin (30/12/2024).

Pernyataan Prabowo langsung diapresiasi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi. Menurut dia pekerja/buruh tekstil mendukung 1.000% langkah Prabowo yang mau tenggelamkan kapal penyelundup tekstil.

"Dalam 4 tahun terakhir ini KSPN terus angkat isu PHK dan Pabrik tekstil bertumbangan agar mendapat perhatian serius dari Pemerintah dengan supaya mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan tindakan-tindakan pencegahanya agar PHK dan pabrik tekstil tutup tidak terus terjadi," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (31/12/2024).

Menurut dia, sejauh ini penyebab terbesar terjadinya PHK dan sampai pabrik tekstil di Indonesia tutup karena tidak ada order dan atau barang barang produksinya tidak terserap di pasaran dalam negeri. Hal ini terjadi karena pasar dalam negeri baik pasar konvensional ataupun pasar online/marketplace dikuasai barang barang impor yang harganya lebih murah.

"Dan mayoritas ternyata barang barang tsrsebut adalah barang ilegal. Atas situasi ini ratusan ribu pekerja sektor tekstil, garmen dan sepatu sudah ter-PHK jutaan lainnya terancam PHK setiap saat," bebernya.

Namun Ristadi menyoroti hal lain yang harus diperhatikan oleh Prabowo. Dia meminta jangan hanya soal alat selundupnya yang dihukum alias ditenggelamkan, tapi pelaku pemainnya atau importir besarnya harus dijerat sanksi pidana juga. Selain itu Pemerintah juga segera membuat aturan yang kuat untuk lebih melindungi produk produk tekstil dalam negeri dari serbuan barang barang impor.

"Jadi kebijakan solusinya lebih komprehensif, tidak sporadis teknis seperti cuma tenggelamkan kapal penyelundupnya," tegasnya.

Selain itu juga disiapkan pejabat-pejabat teknis yang mempunyai integritas dan keberanian sama seperti dengan Prabowo untuk eksekusi keputusan Presiden soal perlawanan terhadap praktik-praktik impor ilegal, khususnya di Bea Cukai dan petugas penjaga pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang dijadikan pintu masuk importasi ilegal.

"Kondisi 2025 selain ada yang menikmati kenaikan upah minimum, tapi ribuan pekerja lainya sudah di-schedule kena PHK karena turunnya order," ucapnya.

(wur/wur)

Next Article Ucapan Selamat Ganjar Pranowo untuk Presiden Prabowo