Prabowo Tolak Skema Power Wheeling, Begini Kata ESDM

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara perihal ungkapan Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang menolak penerapan skema power wheeling di Indonesia.

Sebagai gambaran, Power wheeling adalah mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung terhadap masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya hanya akan mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk skema sewa jaringan listrik itu. Hal itu sambil menunggu rampungnya pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Sekarang kan kita masih di DPR ya. Ya, sudah keluar, statement kan dari Pak Hashim, arahan presiden seperti itu, kalau perintah presiden pasti kita laksanakan. Nanti begitu sudah jawaban dari presiden ya kita sesuaikan," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Kementerian ESDM akan segera melakukan penyesuaian jika Presiden Prabowo sudah menitahkan untuk tidak menjalankan skema power wheeling di Indonesia. "Kalau perubahan kan biasa itu, kalau di dalam raker itu kan seperti itu. Tapi sekarang kan arahan Presiden melalui Pak Hashim," tandasnya.

Sebagai gambaran, Power wheeling adalah mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung terhadap masyarakat.

Hal ini tentunya bisa menggerus peran PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor listrik.

Hashim menegaskan, bahwa harus ada negara yang menjadi pengendali dari peran PLN. Maka, pihaknya akan mempertahankan peran PLN sebagai pengendali listrik di Indonesia.

"Kita menyambut baik pihak asing, tapi kalau dibuka (Power Wheeling) saya dengar bisa wastebanyak sektor listrik didominasi pihak-pihak yang non Indonesia. Jadi pertimbangan negara tetap pengendali selama Presidennya Prabowo," ungkap Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menambahkan, PLN merupakan instrumen dari negara, di mana ia melihat bahwa kredit rating perusahaan setrum pelat merah itu masih bagus.

"So ini Maaf Power Wheeling ditolak negara. Melalui PLN pengendali saya optimis banyak yang mau investasi, kaya Qatar, Abu Dhabi mau Indonesia dianggap sebagai safe haven," tegas dia.

Hashim membocorkan, bahwa banyak konglomerat yang menginginkan skema Power Wheeling itu dibuka. "So ini, Prabowo putuskan tidak (dibuka). Negara tetap jadi pengendali," tandas Hashim.

(pgr/pgr)

Next Article Video: Begini Cara Mendapatkan Diskon 50% Tarif Listrik PLN