6 hours ago
3
Gubernur Jakarta Pramono Anung saat memberikan keterangan di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta Pramono Anung membantah ada rumah sakit (RS) di ibu kota yang menolak warga Baduy berobat ketika mengalami aksi pembegalan. Menurut dia, peristiwa warga Baduy tidak bisa dilayani di rumah sakit.
Pramono mengaku sudah meminta keterangan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jakarta terkait informasi tersebut. Menurut dia, tidak ada penolakan dari RS terhadap warga Baduy tersebut.
"Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil Kepala Dinas," kata dia di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Ia mengatakan, hal itu terjadi karena adanya kesalahpahaman antara warga Baduy tersebut dengan petugas di rumah sakit. Pasalnya, petugas rumah sakit tidak memahami warga Baduy itu yang disebut menggunakan bahasa daerahnya.
"Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, eh, mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi, yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit," kata dia.
Pramono mengatakan, Kepala Dinkes Provinsi Jakarta telah langsung turun ke lapangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ia memastikan, sama sekali tidak ada penolakan dari pihak rumah sakit. Ia juga membantah bahwa hal itu dikarenakan korban tidak memiliki KTP.
