5 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah merespons kekhawatiran gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor manufaktur dengan menilai dinamika industri selalu diiringi kemunculan usaha baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tekanan terhadap sebagian sektor memang terjadi, namun pertumbuhan ekonomi tetap membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru.
“Kalau masalah perusahaan jatuh-bangun selalu ada. Yang saya lihat net-nya seperti apa. Lima jatuh, ada yang bangkit nggak?,” kata Purbaya dalam Bincang Bareng Media di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Sebelumnya, kalangan buruh memperingatkan potensi PHK di lima sektor industri dalam tiga bulan ke depan, yakni tekstil dan produk tekstil, plastik, elektronik, otomotif, serta semen. Tekanan disebut berasal dari pelemahan daya beli, kenaikan biaya impor bahan baku, dan ketidakpastian ekonomi global.
Purbaya menilai kondisi industri tidak bisa hanya dilihat dari perusahaan yang mengalami penurunan atau penutupan usaha. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas lima persen seharusnya juga mendorong munculnya perusahaan baru dan penyerapan tenaga kerja.
“Kalau pertumbuhan ekonomi cepat seperti kemarin, harusnya ada penciptaan lapangan kerja baru dan banyak perusahaan baru yang timbul,” ujar Purbaya.
Meski demikian, Purbaya mengakui pelaku usaha masih dibayangi kekhawatiran akibat tekanan global dan sentimen negatif di pasar. Kondisi itu dinilai memengaruhi psikologi dunia usaha dalam melakukan ekspansi.
“Kelihatannya walaupun bagus, orang masih agak takut. Karena banyak yang nakut-nakutin, katanya mau 1998 dan macam-macam,” kata Purbaya.
Pemerintah, lanjut Purbaya, akan menjaga likuiditas perbankan agar pembiayaan untuk dunia usaha tetap tersedia. Langkah itu diharapkan bisa menopang ekspansi industri di tengah perlambatan global.
“Perbankan akan kita pastikan uangnya cukup di sistem perekonomian sehingga dunia usaha bisa dapat akses ke pembiayaan,” ujar Purbaya.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan khusus bagi industri manufaktur berorientasi ekspor, terutama sektor tekstil yang dinilai mulai kesulitan memperoleh pinjaman dari perbankan karena dianggap sebagai sunset industry.
Purbaya mengatakan pemerintah telah berdiskusi dengan asosiasi tekstil dan menyiapkan dukungan pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), termasuk kemungkinan bunga kredit yang lebih rendah untuk peremajaan mesin industri.
“Kita perkuat industri tekstil di sini. Mereka susah dapat pinjaman bank, makanya kita dorong lewat LPEI,” katanya.
Selain itu, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap barang impor ilegal dan menjaga daya beli masyarakat untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.
“Kunci pertumbuhan kuartal II adalah daya beli dijaga, belanja tetap digalakkan, dan iklim investasi diperbaiki,” ujar Purbaya.
