Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan terbuka untuk membahas kesepakatan gencatan senjata Ukraina dengan presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Hal ini terjadi tatkala Trump, yang baru saja memenangkan pemilihan awal bulan ini, berkomitmen menyelesaikan konflik tersebut.
Dalam pelaporan terperinci yang dikutip Reuters, lima pejabat Rusia saat ini dan mantan pejabat mengatakan Kremlin secara umum mengatakan Moskow dapat setuju untuk membekukan konflik di sepanjang garis depan.
"Mungkin ada ruang untuk negosiasi mengenai pembagian tepat empat wilayah timur Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson," menurut tiga orang yang semuanya meminta anonimitas untuk membahas masalah-masalah sensitif.
"Rusia mungkin juga terbuka untuk menarik diri dari sebagian kecil wilayah yang dikuasainya di wilayah Kharkiv dan Mykolaiv, di utara dan selatan Ukraina," tambah dua pejabat lainnya.
Putin mengatakan bulan ini bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata harus mencerminkan 'realitas' di lapangan. Namun ia khawatir gencatan senjata yang berumur pendek hanya akan memungkinkan Barat untuk mempersenjatai kembali Ukraina.
"Jika tidak ada kenetralan, sulit untuk membayangkan adanya hubungan bertetangga yang baik antara Rusia dan Ukraina," kata Putin kepada kelompok diskusi Valdai pada 7 November.
"Mengapa? Karena ini berarti Ukraina akan terus-menerus digunakan sebagai alat di tangan yang salah dan merugikan kepentingan Federasi Rusia."
Dua sumber mengatakan keputusan Presiden AS Joe Biden yang akan lengser untuk mengizinkan Ukraina menembakkan rudal ATACMS Amerika jauh ke Rusia dapat mempersulit dan menunda penyelesaian apa pun.
Pada hari Selasa, Kyiv menggunakan rudal untuk menyerang wilayah Rusia untuk pertama kalinya, menurut Moskow yang mengecam tindakan tersebut sebagai eskalasi besar.
Para sumber menyebut jika tidak ada gencatan senjata yang disepakati, maka Rusia akan terus berperang.
Jaminan Keamanan
Para sumber mengatakan Rusia terbuka untuk membahas jaminan keamanan bagi Kyiv. Ini merupakan bentuk tukar guling dari permohonan Kyiv untuk masuk pada aliansi NATO, yang ditolak keras oleh Moskow.
"Konsesi Ukraina lainnya yang dapat didorong Kremlin termasuk Kyiv yang setuju untuk membatasi jumlah angkatan bersenjatanya dan berkomitmen untuk tidak membatasi penggunaan bahasa Rusia," kata orang-orang tersebut.
Rusia sendiri melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.
Realita di Lapangan: Kemenangan Rusia
Rusia menguasai 18% wilayah Ukraina termasuk seluruh Krimea, semenanjung yang dianeksasinya dari Ukraina pada tahun 2014. Secara total, Rusia memiliki lebih dari 110.000 km persegi wilayah Ukraina.
Di sisi lain, Ukraina menguasai sekitar 650 km persegi wilayah Kursk milik Rusia. Sejauh ini, Moskow masih berupaya mengusir pasukan Kyiv dari wilayah itu, bahkan Rusia dilaporkan telah memanggil pasukan Korea Utara untuk melakukan hal ini.
"Di dalam negeri, Putin dapat menjual kesepakatan gencatan senjata yang membuat Rusia menguasai sebagian besar wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson sebagai kemenangan yang memastikan pertahanan bagi penutur bahasa Rusia di Ukraina timur dan mengamankan jembatan darat ke Krimea," menurut salah satu sumber.
Masa depan Krimea sendiri tidak dapat didiskusikan, kata semua pejabat Rusia.
Salah satu pejabat yang mengetahui diskusi tingkat atas Kremlin, mengatakan Barat harus menerima 'kebenaran pahit' bahwa semua dukungan yang diberikannya kepada Ukraina tidak dapat mencegah Rusia memenangkan perang.
"Putin, mantan letnan kolonel KGB yang menyaksikan runtuhnya Uni Soviet saat bertugas di Dresden, mengambil keputusan untuk menyerang Ukraina sendiri hanya dengan nasihat terbatas dari sekelompok kecil penasihat terpercaya," kata sumber itu.
Ketika ditanya seperti apa kemungkinan gencatan senjata, dua sumber Rusia merujuk pada rancangan perjanjian yang hampir disetujui pada April 2022 setelah perundingan di Istanbul, dan yang telah disebut Putin di depan umum sebagai kemungkinan dasar untuk kesepakatan.
Berdasarkan rancangan tersebut, yang salinannya telah dilihat Reuters, Ukraina harus menyetujui netralitas permanen dengan imbalan jaminan keamanan internasional dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yakni Inggris, China, Prancis, Rusia, dan AS.
Satu pejabat Rusia lainnya mengatakan tidak akan ada kesepakatan kecuali Ukraina menerima jaminan keamanan dan netralitas.
"Pertanyaannya adalah bagaimana menghindari kesepakatan yang mengunci Barat ke dalam kemungkinan konfrontasi langsung dengan Rusia suatu hari nanti," ucapnya.
(luc/luc)
Saksikan video di bawah ini:
Video:Rusia Bantah Trump Telepon Putin Untuk Tahan Serangan Ke Ukraina
Next Article Bikin Malu Putin, Tentara Rusia Lepaskan Tembakan Senjata Makan Tuan