2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, Indonesia masih kekurangan radar cuaca untuk mendukung layanan prakiraan dan peringatan dini bencana. Dari kebutuhan ideal 75 radar cuaca secara nasional, BMKG saat ini baru memiliki 44 unit atau baru sekitar 58,6% dari kebutuhan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan kondisi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI. Ia menyebut keterbatasan radar cuaca menjadi salah satu persoalan utama akibat backlog anggaran yang masih cukup besar.
"Jadi di dalam Renstra (rencana strategis) BMKG, itu tercatat pagu kebutuhan untuk 2026 adalah Rp3,55 triliun. Untuk pagu efektif yang kami kelola untuk tahun 2026 ini adalah Rp2,577 triliun. Jadi ada backlog sekitar Rp978 miliar," ungkap Faisal dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, backlog tersebut membuat sejumlah kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Porsi terbesar dari kebutuhan yang tertunda itu berkaitan langsung dengan penguatan jaringan observasi radar cuaca.
"Untuk yang backlog ini, terbagi dalam beberapa kegiatan yang belum dapat kami laksanakan secara optimal. Yang utama, yang paling besar adalah revitalisasi jaringan observasi radar cuaca," jelasnya.
Faisal menegaskan, untuk wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan, idealnya dibutuhkan 75 radar cuaca.
"Memang kita memerlukan di Indonesia idealnya 75 radar cuaca, yang kita miliki sekarang 44 radar cuaca," ungkap Faisal.
Tidak Terjangkau Radar
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus kemudian menimpali jumlah kekurangan radar tersebut.
"44, berarti masih kurang 31 ya?" tanya Lasarus.
"Betul Pak," jawab Faisal.
Faisal mengatakan, meskipun ada pengadaan radar pada tahun berjalan, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau atau tidak terpantau (tercover) radar cuaca. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan observasi, terutama saat terjadi cuaca ekstrem.
"Dan juga ada beberapa tempat yang masih belum tercover radar. Ada beberapa tempat, termasuk yang kemarin kejadian banjir di Aceh Jaya, itu tidak tercover radar di Sultan Iskandar Muda maupun di Kualanamu Pak," ujarnya.
Ia menambahkan, keterbatasan cakupan radar tersebut juga menyulitkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca karena data observasi belum tersedia secara merata, khususnya di wilayah Aceh bagian tengah.
Selain Aceh, wilayah Papua juga disebut masih memiliki cukup banyak daerah yang belum terjangkau radar. Meski demikian, BMKG telah menyusun prioritas pengembangan secara bertahap.
"Ada beberapa tempat yang belum tercover juga di Papua, masih cukup banyak, tapi kami memiliki prioritas Pak. Nanti tahap demi tahap mana yang akan dikembangkan lebih dulu," kata Faisal.
Dalam kesempatan itu, Faisal juga meminta dukungan Komisi V DPR RI agar kebutuhan anggaran BMKG, khususnya untuk radar cuaca, dapat dipenuhi secara bertahap guna memperkuat layanan peringatan dini dan keselamatan masyarakat.
"Yang saya kira itu yang paling banyak terkait backlog itu adalah di bagian radar cuaca," pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
