7 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Bukan cuma di Depok, ratusan kepala sekolah (Kepsek) tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Barat (Jabar) terancam pencopotan setelah diduga melanggar aturan terkait pelaksanaan karyawisata atau study tour.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menyatakan para kepsek itu sedang menanti klasifikasi tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Herman mengatakan pihaknya ditugaskan langsung Gubernur Dedi Mulyadi untuk mendalami pelanggaran terkait pelaksanaan karyawisata yang dilakukan atau diizinkan pihak sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sedang didalami, Pak Gubernur sudah menugaskan kami melakukan pendalaman, Inspektorat, BKD kemudian Dinas Pendidikan sudah melakukan pendalaman dan ini masih berjalan," tutur Herman, Kamis (27/2) mengutip dari detikJabar.
Herman mengatakan dari hasil pendalaman itu ada setidaknya seratusan sekolah baik SMA maupun SMK yang menyelenggarakan study tour ke luar Jawa Barat. Padahal, sambungnya, pemprov telah mengeluarkan surat edaran soal imbauan tidak melakukan study tour ke luar Provinsi Jawa Barat.
"Karena ternyata lumayan ya jumlahnya, sampai dengan beberapa hari yang lalu ya, saya lagi update karena berkembang ini. Informasi terakhir yang kami dapatkan ada 111 SMA [dan] ada 22 SMK yang melakukan study tour keluar Jabar," kata Herman.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan, pihak Inspektorat dan BKD sedang mendalami tingkat pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait study tour. Menurutnya sembari melakukan pendalaman, kepala sekolah yang bersangkutan untuk sementara dinonaktifkan.
"Tapi kalau ada pemberatan misalnya pengelolaan keuangannya oleh sekolah, ada hal lain terkait integritas, itu kan dugaan pelanggaran disiplin berat maka harus dilaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu dan syaratnya harus dibebastugaskan dulu untuk sementara," tuturnya.
"Yang Depok kan sudah dibebastugaskan sementara. Kemarin ada lagi satu yang Cianjur ini sedang didalami, lihat saja nanti saya masih menunggu ini dari Inspektorat, kalau ada dugaan pelanggaran disiplin berat ya sama juga harus di bebas tugaskan," sambungnya.
Herman menegaskan, Dedi Mulyadi meminta pemberian sanksi kepada sekolah yang melanggar imbauan tidak melakukan study tour diberikan secara adil dan sesuai ketentuan. Karena itu, Pemprov saat ini masih terus mendalami untuk kemudian mengkategorikan tingkat pelanggarannya.
"Karena nanti konsekuensinya penjatuhan hukumannya juga disesuaikan, berat, sedang, ringan. Nanti kita lihat makanya ini sedang didalami untuk selanjutnya kategorisasi. Pak Gub meminta kita memberikan tindakan yang adil sesuai dengan ketentuan kalau," ujar Herman.
Copot Kepsek SMA di Cianjur
Selain di Depok, Kepala SMAN 1 Cianjur Agam Supriyatna juga harus merasakan kehilangan jabatan imbas study tour.
Agam Supriyatna sudah dinonaktifkan dari jabatannya oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Dedi menyampaikan langsung pencopotan Agam itu via akun Instagramnya.
Dalam video itu, Dedi menyatakan menerjunkan Inspektorat Daerah Jawa Barat ke SMAN 1 Cianjur terkait pemberangkatan ratusan siswa berkaryawisata ke Bali.
"Dua hari lalu kami menurunkan tim inspektorat ke Cianjur. Dan, tadi malam sudah diputuskan dan disimpulkan Kepala SMAN 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap pengelolaan keuangan di SMAN 1 Cianjur," kata Dedi dalam unggahan video di akun media sosialnya itu, Rabu (27/2).
Dia mengatakan pemantauan tim inspektorat pun akan berjalan ke seluruh SMA/SMK di Jawa Barat.
"Dan itu juga akan dilakukan ke seluruh SMA/SMK di Jawa Barat Itu juga akan terus kami lakukan ke seluruh sekolah di Jawa Barat agar mendapatkan rekomendasi yang objektif," ungkapnya.
Dia menyebut langkah yang diambil Pemprov Jabar bertujuan untuk meringankan para orang tua dari beban pembiayaan.
Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan penonaktifan Kepala SMAN 1 Cianjur sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan, yakni berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat daerah.
"Itu berdasarkan pemeriksaan inspektorat. Pak Gubernur juga sudah mencermati, mengikuti mekanisme sesuai ketentuan hukum. Tindaklanjuti sesuai ketentuan. Kita negara hukum harus akuntabel," jelas Herman mengutip dari detikJabar.
Dia menyebut selain SMAN 1 Cianjur, ada sekolah lain di Jawa Barat yang juga diperiksa.
"Kita dalami semuanya. Kita lihat bobotnya, tindakan yang diberikan sesuai dengan dinamika yang terjadi. Kita ada peraturan tentang disiplin PNS," kata Herman.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Cianjur nonaktif, Agam Supriyanta mengaku larangan pemberangkatan study tour muncul setelah para siswa berangkat ke Bali. Adapun edaran sebelumnya hanya bersifat imbauan.
"Kalau sebelumnya sifatnya imbauan sehingga ditafsirkan tetap bisa. Sedangkan larangan oleh Pak Gubernur itu pada 20 Februari, dimana siswa sudah dalam perjalanan. Mereka berangkat pada 18 Februari," kata Agam.
Oleh karena itu, sekitar 300 siswa yang berangkat study tour dengan biaya sekitar Rp 3,5 juta itu tetap melanjutkan kegiatan.
"Kalau langsung dipulangkan kan tidak mungkin. Karena sudah di tengah perjalanan," ucapnya.
Agam menuturkan pihaknya siap memberikan penjelasan lebih lanjut ke Pemprov Jawa Barat terkait kegiatan tersebut.
"Pada dasarnya kita patuhi dan ikuti arahan dari pimpinan. Kami juga akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan study tour ke dinas," ujarnya.
Baca berita lengkapnya di sini.
(ugo/kid)
