RI Doyan Impor Bahan Baku dan Barang Modal, DPR Beri Warning Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan struktur impor Indonesia masih didominasi oleh kebutuhan bahan baku dan barang modal. Hal ini disampaikan Budi dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (20/11/2024).

"Struktur impor Indonesia per Oktober 2024 didominasi oleh bahan baku atau penolong sebesar 72,58%, diikuti barang modal sebesar 18,32%, dan barang konsumsi sebesar 9,29%," ungkap Budi.

Ia juga mencatat adanya kenaikan impor di semua kategori dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di mana impor barang konsumsi naik 10%, bahan baku atau penolong meningkat 18,49%, dan barang modal naik 12,55%. Menurutnya, kenaikan ini mencerminkan peningkatan aktivitas industri dan permintaan domestik yang mulai tumbuh.

Namun, Budi menilai dengan tingginya proporsi bahan baku dan barang modal menunjukkan Indonesia masih ketergantungan impor untuk mendukung kegiatan produksi dan investasinya.

"Tingginya proporsi bahan baku dan barang modal dalam struktur impor menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung kepada impor, untuk mendukung kegiatan produksi dan investasi," ujarnya.

Hal itu menyita perhatian Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian. Kawendra menyebut struktur impor yang masih didominasi oleh bahan baku dan barang modal ini akan membawa dampak negatif terhadap nilai tukar rupiah.

"Nah, mudah-mudahan ini bisa dikonsentrasikan seperti apa dan sudah ada beberapa case seperti industri manufaktur kita sering bergantung pada impor, tekstil kita, elektronik," ucap Kawendra.

Ia pun menyinggung target swasembada Presiden Prabowo Subianto untuk berbagai sektor, seperti pangan dan energi. Sejalan dengan itu, Kawendra berharap sektor lainnya juga bisa mengikuti langkah menuju swasembada tersebut.

"Mudah-mudahan berbagai sektor pun akan mengikuti perlahan-lahan keberpihakan terhadap pemain lokal, industri lokal, jauh lebih optimal lagi," pungkasnya.

(wur)

Next Article Dari Buruh Sampai Komika Gruduk DPR Tolak RUU Pilkada