2 hours ago
2
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (tengah) bersama Sekretaris Jenderal Arwani Thomafi (kedua kiri), Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur (kedua kanan) dan Ketua Majelis Pertimbangan Romahurmuziy (kiri) menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Muktamar yang mengambil tema Transformasi PPP untuk Indonesia tersebut diselenggarakan pada 27-29 September 2025 dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru periode 2025-2030.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menyatakan tidak benar bila Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengklaim terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi.
“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (28/9/2025).
Rommy menjelaskan Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum. Sementara, Mardiono mengklaim telah terpilih sebagai Ketum PPP hingga terbit berita yang mewartakan klaimnya sebelum waktu tersebut.
“Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.
Ia mengatakan pernyataan tersebut bersama Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siroj, dan seluruh Ketua DPW dan DPC PPP se-Indonesia. Selain itu, dia mengatakan Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan PPP disebut perlu perubahan saat Muktamar ke-10 PPP berlangsung.
“Dengan demikian, tidaklah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Mardiono di Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030. Ia mengatakan keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.
Lebih lanjut, dia mengatakan sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.
sumber : Antara
