5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden. Para menteri adalah pembantu Pak Presiden.
Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata mata kepentingan strategis Presiden.
Namun demikian, kata Said, Presiden memiliki beberapa organisasi teknis yang bisa membantu Presiden untuk melihat kinerja menteri.
Dia menjelaskan, Presiden memiliki Kantor Staf Presiden, memiliki Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing masing.
“Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun Key Perfomance Indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri perfomance kinerjanya atau tidak,” kata dia, kepada media di Jakarta, Ahad (19/10/2025).
Dengan demikian, kata Said, ukurannya jelas. Ada target-target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya. Semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri.
“Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subyektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang di evaluasi sama sama memiliki pegangan yang jelas,” kata dia menambahkan.
Said mengingatkan, kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa di evaluasi secara sepihak.
“Dengan dasar demikian saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshufle karena kinerjanya yang tidak baik. Sebaliknya, Pak Presiden juga bisa mendapatkan ukuran ukuran yang kongkrit atas kinerja anak buahnya,” tutur Said.
Said menambahkan, model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif.
Apa kinerja kamuflatif itu? “Yakni kinerja yang seolah olah populer dimata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya,” kata dia.
