1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID,TEHERAN – Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran atau The Supreme National Security Council (SNSC) menegaskan bahwa Teheran akan terus melakukan pemantauan dan pengendalian ketat atas Selat Hormuz. Hal tersebut akan dilakukan hingga perang melawan AS-Israel benar-benar berakhir dan perdamaian yang berkelanjutan tercapai.
Sekretariat SNSC dalam pernyataannya pada Sabtu (18/4/2026), mengumumkan bahwa setelah kegagalan AS-Israel di medan perang dan permintaan lanjutan dari Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi, Iran menyetujui melalui mediasi Pakistan. Yakni, untuk mengadakan perundingan yang bertujuan mengakhiri konflik berdasarkan proposal yang diusulkan.
Disebutkan bahwa delegasi Iran terlibat dalam negosiasi panjang. Iran dengan tegas menyampaikan posisi negara meskipun terdapat ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Amerika Serikat.
Menurut pernyataan tersebut, perundingan pada akhirnya gagal karena pihak lawan mengajukan tuntutan tambahan yang ditolak Iran. Negara ini menegaskan bahwa mereka tidak akan berkompromi pada posisi inti.
Oleh karena itu, kelanjutan negosiasi ditunda hingga pihak lain menyelaraskan sikapnya dengan realitas di medan perang. Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa proposal baru baru-baru ini diterima melalui mediasi Pakistan dan saat ini sedang ditinjau.
Ditekankan bahwa delegasi Iran tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dan akan terus membela hak serta pengorbanan rakyat Iran.
“Salah satu prasyarat penting bagi penerimaan Iran terhadap gencatan senjata sementara adalah penghentian tembakan di semua front, termasuk Lebanon. Namun rezim Zionis melanggar hal ini sejak awal dengan serangan brutal terhadap Lebanon dan Hezbollah yang heroik,” tambah pernyataan tersebut.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa atas desakan Iran, Israel menerima gencatan senjata di Lebanon. Disepakati bahwa jika gencatan senjata disetujui di semua front oleh pihak musuh, maka Selat Hormuz akan dibuka sementara dan bersyarat hanya untuk kapal komersial, bukan kapal militer atau kapal non-militer milik negara musuh. Kendali ini di bawah otorisasi Angkatan Bersenjata Iran serta melalui jalur yang ditentukan oleh Iran.
Iran bertekad untuk menerapkan pengawasan dan pengendalian melalui selat tersebut. Hal itu terus dilakukan hingga berakhirnya perang secara definitif dan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
Dijelaskan bahwa pengendalian tersebut dilakukan melalui perolehan informasi lengkap dari kapal yang melintas, penerbitan sertifikat transit sesuai dengan peraturan yang diumumkan oleh Republik Islam Iran sejalan dengan kondisi masa perang, serta pembayaran biaya terkait layanan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan, juga pergerakan kapal melalui jalur yang ditetapkan Iran.
Pernyataan itu juga menegaskan bahwa selama pihak musuh berupaya mengganggu lalu lintas kapal atau memberlakukan langkah-langkah seperti blokade laut, Republik Islam Iran akan menganggapnya sebagai pelanggaran gencatan senjata. Konsekwensinya, Iran akan mencegah bahkan melakukan pembukaan terbatas dan bersyarat Selat Hormuz.
Sumber:
