1 week ago
17
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengungkapkan, pelaku usaha hotel dan restoran kini berada dalam kondisi kritis. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar gelombang PHK massal di sektor hotel bisa dicegah.
"Kami tidak ingin ini berujung pada tutup massal. Tapi tanpa dukungan nyata dari pemerintah, itu bisa terjadi. PHK sudah mulai berjalan," kata Sutrisno dalam konferensi pers PHRI Jakarta daring, Senin (26/5/2025).
Ada beberapa permintaan yang disampaikan secara langsung oleh PHRI kepada pemerintah pusat dan daerah. Pertama, pelonggaran kebijakan pengetatan anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat di instansi pemerintah. Menurut PHRI, pasar pemerintahan selama ini menyumbang okupansi signifikan bagi hotel dan restoran.
Kedua, PHRI meminta agar promosi pariwisata diarahkan lebih fokus ke pasar domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kunjungan ke Jakarta hanya 1,98% per tahun selama 2019-2023. Artinya, ketergantungan terhadap pasar dalam negeri sangat tinggi.
"Kita jangan terlalu berharap pada wisman. Faktanya, wisatawan Nusantara itu yang menopang Jakarta. Jadi promosinya harus tepat sasaran," ujar Sutrisno.
Ketiga, PHRI mendesak pemerintah untuk menertibkan akomodasi ilegal seperti apartemen dan kos-kosan yang disewakan harian. Unit-unit ini disebut merusak pasar karena tidak punya izin resmi, tidak membayar pajak, tapi tetap mengambil ceruk pasar hotel.
Keempat, pengusaha meminta peninjauan ulang terhadap kebijakan tarif air dan harga gas industri, serta struktur Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai tidak adil di tengah tekanan operasional. Terakhir, PHRI mendorong penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi yang saat ini masih tumpang tindih antarinstansi.
"Kalau sistem perizinan tidak dirombak, pelaku usaha akan terus terbebani oleh biaya dan waktu. Ini mempercepat krisis," katanya.
Sutrisno menambahkan, sektor ini menyumbang 13% Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dan menyerap lebih dari 603 ribu tenaga kerja. Maka, intervensi yang diminta bukan hanya untuk menyelamatkan bisnis, tapi juga jutaan mata pencaharian yang bergantung pada ekosistem hotel dan restoran.
Di tengah krisis ini pun sejumlah pelaku usaha juga mulai melakukan transformasi. Mereka memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk efisiensi operasional dan menjaga loyalitas pelanggan.
"Marketing digital dan penggunaan robot untuk pekerjaan administratif seperti data entry atau customer service mulai dilakukan. Ini dampaknya jelas ke tenaga kerja, tapi harus dilakukan untuk bertahan," ujar Sutrisno.
(hoi/hoi)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Okupansi Merosot Efek Efisiensi, Gimana Cara Hotel Bertahan?
Next Article Video: Pemerintah Mau Hemat Anggaran, Pengusaha Hotel "Menjerit"
