SPMB 2025: Masuk SD Tidak Harus 7 Tahun, Asal Punya Bakat Istimewa

Jakarta, CNN Indonesia --

Calon murid tidak harus berusia tujuh tahun untuk masuk sekolah dasar (SD) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan ketentuan itu diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Dalam aturan itu, dijelaskan ada persyaratan umum untuk penerimaan murid baru SD. Di antaranya, berusia tujuh tahun pada 1 Juli tahun berjalan.

"Tapi poinnya adalah usia kurang dari 7 tahun bisa diakomodir dengan persyaratan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis," kata Gogot dalam taklimat media di Jakarta, Senin (3/3).

Kecerdasan dan bakat istimewa, ditunjukkan melalui rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau melalui dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Ketentuan lain bagi calon murid SD adalah tidak disyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.

"Jadi ini perlu saya sebarkan juga kepada teman-teman media, tidak boleh ada lagi tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain untuk masuk SD," katanya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebelumnya resmi menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Dalam aturan itu, dijelaskan penerimaan baru untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur penerimaan murid baru. Adapun jalur penerimaan murid baru meliputi jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi.

Jalur prestasi dikecualikan untuk SD. Sementara empat jalur yang ada itu dikecualikan untuk Satuan Pendidikan kerja sama; Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri dan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus.

Lalu Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; Satuan Pendidikan berasrama; Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mengatur soal kuota jalur-jalur SPMB itu.

(fra/fra/yoa)

[Gambas:Video CNN]