Sri Mulyani Tegaskan Alasan Pangkas Belanja K/L dari ATK hingga Perdin

16 hours ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Para menteri dan kepala lembaga diharuskan melakukan penghematan anggaran belanja operasional. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk memangkas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306 triliun.

Instruksi Prabowo ini telah dirinci dalam Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Surat ini mengimbau semua pemimpin kementerian/lembaga (K/L) untuk menghemat 16 pos belanjanya.

Adapun, besaran pemangkasan 16 pos memiliki persentase yang bervariasi mulai dari 10% hingga 90%. Rinciannya yakni

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar 90%; kegiatan seremonial 56,9%; rapat, seminar, dan sejenisnya 45%; kajian dan analisis 51,5%; diklat dan bimtek 29%; honor output kegiatan dan jasa profesi 40%; percetakan dan suvenir 75,9%; serta sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3%.

Lalu, lisensi aplikasi 21,6%; jasa konsultan 45,7%; bantuan pemerintah 16,7%; pemeliharaan dan perawatan 10,2%; perjalanan dinas 53,9%; peralatan dan mesin 28%; infrastruktur 34,3%; serta belanja lainnya 59,1%.

Sebelumnya, Sri Mulyani telah menjelaskan bahwa keputusan pemangkasan dikarenakan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja, baik pusat maupun daerah.

"Itu fokus perbaiki kualitas spending, kita bilang better spending quality spending dilakukan karena APBN disampaikan akan terus jadi instrumen penting maka kualitas belanja KL dan daerah itu perlu diperbaiki," ungkapnya dalam konferensi pers KSSK, dikutip Kamis (30/1/2025).

Pemangkasan, lanjut Sri Mulyani ditujukan pada belanja yang dianggap tidak produktif atau bisa dilaksanakan dengan dana lebih kecil. Antara lain perjalanan dinas, seremonial, rapat di hotel, seminar dan sejenisnya.

"Percetakan souvenir di era digital ini masih anggarkan percetakan," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, kebijakan pemangkasan tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terutama apabila belanja diarahkan pada program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).

Dalam kesempatan itu, mantan petinggi Bank Dunia ini juga menjelaskan keputusan Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan ini berawal dari kunjungannya di akhir tahun lalu ke Kementerian Keuangan. Pada 31 Desember 2024, Prabowo mengunjungi kantor Sri Mulyani dalam rangka meninjau proses tutup buku APBN 2024.

"Saya sampaikan sesudah Pak Presiden hadir di acara tutup tahun, beliau melihat beberapa dokumen anggaran yang sudah dan akan dilaksanakan 2025 dari K/L," kata Sri Mulyani.

Prabowo, kata Sri Mulyani, melihat secara detail dokumen anggaran tersebut. Dia melihat indikasi perlunya efisiensi dan ketepatan penggunaan APBN.

"Serta tentu mengurangi belanja-belanja yang dianggap dampaknya ke perbaikan dan penguatan perekonomian dan kesejahteraan perbaiki produktivitas penciptaan growth perlu diperkuat," tegasnya.

(haa/haa)

Saksikan video di bawah ini: