19 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah anggota DPR RI buka suara mengenai masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Usulan mengenai akan diadakannya lagi pengampunan pajak jilid III ini dianggap tiba-tiba. Apa benar titipan pengusaha?
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan usulan tersebut murni dari DPR RI.
"Enggak ada, mana ada pengusaha, jangan menduga-duga," kata Bob Hasan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (20/11/2024).
Bob mengakui awalnya memang Badan Legislasi DPR RI yang membuat usulan ini. Baleg, kata dia, awalnya mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang tax amnesty. Namun, kemudian usulan itu diambil alih oleh Komisi XI yang mengusulkan format pembentukan aturan baru.
"Kita itu awalnya judulnya revisi, kalau dari Komisi XI dari nol, UU baru," ujar dia.
Senada, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal membantah RUU ini sebagai titipan. Dia meminta agar masyarakat tidak berspekulasi terlalu jauh. "Itu terlalu jauh spekulasinya," kata dia.
Dia mengatakan DPR mengusulkan RUU tax amnesty masuk dalam Prolegnas Prioritas untuk membantu pemerintah baru mencari pendanaan. Dia bilang tax amnesty bisa menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan penerimaan negara tersebut.
"Menurut saya lebih pada memikirkan cara-cara untuk pendanaan, kan salah satunya ada Danantara, terus kita bicara peningkatan nilai jaminan, mungkin tax amnesty jadi salah satu opsi," kata dia.
Sebelumnya, DPR telah menyepakati memasukkan RUU tentang tax amnesty masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Dengan begitu, maka rancangan aturan ini akan menjadi prioritas DPR untuk disahkan. Komisi XI juga telah menargetkan agar program ini bisa terlaksana pada 2025.
Masuknya RUU tax amnesty dalam Prolegnas terjadi secara tiba-tiba dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR RI pada Senin, (18/11/2024). Padahal, RUU tersebut belum pernah muncul dalam rapat-rapat sebelumnya.
Apabila rencana itu berjalan, maka program pengampunan pajak tahun 2025 akan menjadi tax amnesty jilid III yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan tax amnesty pada 2016-2017 dan 2022.
(rsa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Bakal Ada Tax Amnesty Jilid III, Pengusaha Ungkap Dampaknya!
Next Article RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas DPR, Ini Penjelasan Ketua Komisi XI
