The Economist Sorot Pemangkasan Anggaran Prabowo, Sebut Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Media The Economist membuat pemberitaan tentang pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto. Laman Inggris tersebut menulis artikel dengan judul "Prabowo Subianto takes a chainsaw to Indonesia's budget".

Disebut bagaimana Prabowo meluncurkan upaya pemangkasan biaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dikatakan bahwa ia berupaya menghemat sekitar US$19 miliar (Rp 314 triliun) dari anggaran tahun ini untuk mendanai program makan siang sekolah dan dana kekayaan negara baru (Daya Anagata Nusantara/Danantara).

Dimuat laman itu bahwa angka ini sekitar 8,5% dari belanja sektor publik. Dikatakan bahwa pemotongan dapat meningkatkan penghematan hingga US$37 miliar.

Diungkap bagaimana memotong birokrasi adalah ide yang sama dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Di mana negeri itu membuat Department of Government Efficiency (Departemen Efisiensi Pemerintahan/DOGE), yang dipimpin langsung miliuner Elon Musk guna efisiensi.

"Sayangnya, seperti halnya dengan DOGE, semakin dekat Anda melihat, semakin buruk rencananya. Meskipun pegawai negeri (PNS) tidak dapat dipecat untuk memenuhi target baru, karyawan kontrak dapat melakukannya," tulisnya dikutip Jumat (28/2/2025).

"Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum telah dipotong hingga 70%, yang memaksanya untuk menunda puluhan jalan tol, pelabuhan, dan proyek investasi lainnya. Kementerian tersebut telah memecat lebih dari 18.000 kontraktor," muat laman itu lagi.

"Kementerian lain melakukan pemotongan anggaran sebesar 30-50%. Departemen-departemen mematikan lampu dan AC pada pukul 4.00 sore dan memulangkan staf lebih awal, yang mungkin tidak membantu produktivitas," tambahnya.

"Badan meteorologi dan geofisika, yang sangat berguna di negara dengan sedikitnya 127 gunung berapi aktif, anggarannya dipotong setengah," jelasnya.

"Badan tersebut memperingatkan bahwa pembaruan yang tertunda pada sensor tsunami dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan peringatan dari tiga menit menjadi lima menit. Itu mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi setiap menit sangat berarti. Tsunami pada tahun 2004 menewaskan lebih dari 100.000 orang Indonesia."

The Economist juga menyinggung Danantara. Dikatakan bagaimana lembaga itu berisiko.

"Dewannya, tidak seperti dana pertama di Indonesia, akan melapor langsung kepada presiden. CEO-nya adalah Rosan Roeslani, yang mengepalai kampanye pemilihan Bapak Prabowo," tulisnya.

"... undang-undang yang disahkan pada bulan Februari yang mengatur dana tersebut menghapusnya dari yurisdiksi auditor pemerintah (BPK) dan polisi antikorupsi (KPK), dan membebaskan manajerial dari tanggung jawab hukum atas kerugian apa pun," tambahnya.

(sef/sef)

Next Article Daftar Kementerian-Lembaga yang Sudah Tuntaskan Pemangkasan Anggaran