Universitas Jadi Korban Kebijakan Trump, Harvard Gugat Pemerintah AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Universitas Harvard menggugat pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas tuduhan upaya campur tangan politik dalam kebijakan akademik lembaga pendidikan tinggi swasta.

Gugatan tersebut diajukan setelah pemerintah federal mengancam akan membekukan dana hibah senilai miliaran dolar jika Harvard tidak mematuhi serangkaian tuntutan kontroversial yang dinilai melanggar kebebasan akademik.

Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada awal pekan ini, Harvard menyatakan bahwa pemerintah Trump telah mencoba "mengambil alih pengambilan keputusan akademik di Harvard" melalui tekanan politik dan ancaman finansial, menyusul kegagalan universitas untuk memenuhi tuntutan yang termasuk penunjukan pengawas eksternal untuk memastikan keberagaman pandangan yang diajarkan di kampus.

Gugatan ini bertujuan untuk menghentikan secara khusus pembekuan dana hibah federal sebesar US$2,2 miliar, yang merupakan bagian dari total ancaman pembekuan dana senilai US$9 miliar yang diterima universitas tersebut.

Langkah hukum ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah Trump dan beberapa universitas Ivy League, yang disebut-sebut telah gagal menangani gelombang protes pro-Palestina di kampus selama berbulan-bulan terakhir.

Pemerintahan Trump menuduh bahwa institusi-institusi ini memfasilitasi gerakan yang bersifat anti-Amerika dan antisemitisme, tuduhan yang dibantah keras oleh Presiden Harvard, Alan Garber.

Dalam sebuah surat yang mengumumkan keputusan universitas untuk menolak tuntutan dari pemerintah, Garber menegaskan pentingnya otonomi lembaga akademik.

"Tidak ada pemerintahan - siapapun yang berkuasa - yang seharusnya menentukan apa yang boleh diajarkan di universitas swasta, siapa yang boleh diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi apa yang layak diteliti," tulis Garber, dilansir The Guardian, Selasa (22/4/2025).

Garber juga memerinci bahwa, meskipun pihak pemerintah mengklaim surat ancaman pembekuan dana itu dikirim secara keliru, tekanan terus meningkat.

Dalam pernyataan terbarunya pada Senin, ia menegaskan bahwa pemerintahan Trump telah "melipatgandakan" tekanannya terhadap Harvard, termasuk mempertimbangkan pembekuan tambahan dana hibah sebesar US$1 miliar, meluncurkan berbagai penyelidikan terhadap operasi internal universitas, serta mengancam pendidikan mahasiswa internasional dan status bebas pajak universitas.

"Pemerintah telah, di samping pembekuan awal senilai US$2,2 miliar, mempertimbangkan langkah-langkah pembekuan tambahan sebesar US$1 miliar, memulai banyak investigasi terhadap operasional Harvard, mengancam pendidikan mahasiswa internasional, dan mengumumkan bahwa mereka mempertimbangkan pencabutan status pajak bebas Harvard berdasarkan 501(c)(3)," kata Garber.

"Langkah-langkah ini memiliki dampak nyata terhadap pasien, mahasiswa, dosen, staf, peneliti, dan reputasi pendidikan tinggi Amerika di mata dunia," lanjutnya.

Sengketa ini menandai pertama kalinya sebuah universitas menggugat pemerintahan Trump atas tindakan represif terhadap institusi pendidikan tinggi. Harvard menjadi simbol pertarungan antara kebebasan akademik dan tekanan politik negara.

Pemerintahan Trump sebelumnya telah mendesak sejumlah perubahan besar di Harvard, termasuk perombakan kebijakan penerimaan mahasiswa, pencabutan pengakuan terhadap sejumlah organisasi mahasiswa, serta perekrutan staf pengajar baru yang dianggap lebih "beragam secara ideologis."

Di tengah perseteruan ini, juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields, menanggapi gugatan Harvard dengan nada keras. Ia menyebut bahwa era "bantuan gratis dari negara" bagi universitas seperti Harvard telah berakhir.

"Dana dari pembayar pajak adalah sebuah hak istimewa, dan Harvard gagal memenuhi syarat dasar untuk mengakses hak istimewa itu," kata Fields dalam sebuah pernyataan.

Presiden Trump sendiri, melalui platform Truth Social, memperkuat sikap konfrontatifnya terhadap universitas tertua dan terkaya di Amerika Serikat itu. Dalam sebuah unggahan, ia secara terang-terangan menyarankan agar status bebas pajak Harvard dicabut.

"Mungkin Harvard seharusnya kehilangan status bebas pajaknya dan dikenai pajak seperti entitas politik jika terus mendorong 'penyakit' yang bersifat politis, ideologis, dan terinspirasi/mendukung terorisme? Ingat, status bebas pajak sepenuhnya bergantung pada tindakan untuk KEPENTINGAN PUBLIK!" tulis Trump.

Perselisihan ini muncul dari ketegangan yang lebih besar di berbagai kampus di AS, menyusul protes mahasiswa yang mengecam serangan militer Israel di Gaza.

Pemerintah Trump menuduh universitas-universitas elit membiarkan antisemitisme merajalela, namun para demonstran, termasuk kelompok Yahudi progresif, membantah tudingan itu dan menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan Israel tidak sama dengan kebencian terhadap Yahudi.

(luc/luc)

Next Article Video: Anggota DPR AS Sebut Elon Musk Seperti Perdana Menteri AS