Harianjogja.com, BANTUL— Usulan pembangunan sarana air bersih dari masyarakat di Kabupaten Bantul terus berdatangan, namun realisasinya harus tertunda pada 2026 karena keterbatasan anggaran daerah.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Bantul memastikan tidak ada program Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih (PPAB) yang dijalankan tahun ini. Fokus kegiatan justru dialihkan pada pendataan dan penguatan kelembagaan pengelola air bersih.
Kepala DPMKal Bantul, Afif Umahatun, menjelaskan hingga saat ini instansinya belum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik PPAB.
“Untuk saat ini kami tidak menganggarkan pembangunan PPAB. Kegiatan lebih difokuskan pada pendataan dan sertifikasi kelompok PAB, serta pendampingan pengurusan izin pengelolaan air tanah,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Meski pembangunan ditunda, permintaan dari warga tetap mengalir dari sejumlah wilayah, seperti di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Usulan tersebut diajukan dari bawah (bottom-up) sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Usulan tetap kami tampung dan kami sampaikan ke bupati. Realisasinya tentu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Afif menambahkan, proyek air bersih dengan kebutuhan anggaran besar umumnya ditangani dinas teknis lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dengan kondisi fiskal saat ini, peluang realisasi program masih terbuka pada tahun mendatang. Pemerintah daerah disebut tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara bertahap, termasuk akses air bersih.
Di sisi lain, DPRD Bantul mendorong langkah cepat untuk mengatasi persoalan kekeringan yang masih berulang setiap tahun, salah satunya melalui pembangunan sumur bor.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul, Datin Wisnu Pranyoto, menyebut penambahan sumur bor menjadi solusi jangka panjang untuk menekan dampak kekeringan.
“Harapannya kekeringan bisa zero di Bantul. Untuk saat ini salah satu cara mengatasinya dengan menambah sumur bor atau sumur buatan yang ditempatkan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mengungkapkan jumlah program penyediaan air bersih tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk dukungan dari pemerintah pusat.
“Dibanding tahun lalu meningkat. Ada juga bantuan dari pusat untuk daerah-daerah kering, termasuk program sumur bor yang sifatnya jangka panjang,” katanya.
Menurutnya, pembiayaan program air bersih tidak hanya berasal dari APBD, tetapi juga dari pemerintah pusat. Sinergi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan di wilayah yang belum terlayani.
“Dari pusat ada, dari daerah juga menganggarkan. Jadi dua-duanya jalan,” ucapnya.
Meski belum merinci besaran anggaran, DPRD memastikan akan terus mendorong penguatan program air bersih, terutama melalui kolaborasi lintas pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
