Wacana Ketua Umum PBNU Dipilih AHWA Menguat, Dinilai Bisa Minimalkan Politik Uang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana perubahan mekanisme pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguat menjelang Muktamar ke-35 NU pada akhir Agustus mendatang. Salah satu usulan yang berkembang adalah menyerahkan pemilihan ketua umum kepada Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Mekanisme itu dinilai dapat memperkecil ruang praktik politik uang dan politik transaksional dalam muktamar.

Anggota Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Idy Muzayyad, mengatakan, berbagai seruan agar Muktamar NU terbebas dari politik uang sebenarnya telah banyak disampaikan. Sejumlah pengurus wilayah dan cabang NU telah mengampanyekan pelaksanaan muktamar yang bersih dari praktik transaksional. Hal serupa juga disampaikan sejumlah tokoh nasional dan para kiai di Jawa Timur.

Menurut Iddy, seruan moral tersebut perlu diikuti dengan pembenahan aturan organisasi. Tanpa perubahan mekanisme, ajakan untuk menolak politik uang dikhawatirkan hanya menjadi wacana.

"Kalau hanya berhenti sebagai pernyataan di media, itu tidak akan cukup. Harus ada perubahan aturan main. Dalam organisasi, aturan main itu adalah AD/ART," kata Idy dalam diskusi bertajuk 'Muktamar NU untuk Semua', di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Ia menilai, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengubah mekanisme pemilihan ketua umum PBNU. Jika selama ini ketua umum dipilih melalui proses pemungutan suara peserta muktamar, pada Muktamar ke-35 di Tambak Beras, Jombang nanti, pemilihan diusulkan dilakukan oleh AHWA.

Dalam konsep yang diusulkan, pengurus wilayah (PWNU) dan pengurus cabang (PCNU) tetap memiliki kewenangan mengusulkan nama calon ketua umum. Setelah melalui proses penjaringan, AHWA yang akan menentukan siapa yang layak memimpin PBNU.

"PWNU dan PCNU tetap memiliki otoritas mengusulkan calon. Setelah itu AHWA yang memilih, sebagaimana memilih Rais Aam. Jadi tidak otomatis yang memperoleh dukungan terbanyak melalui voting menjadi ketua umum," ujarnya.