1 month ago
22
KH Choill Nafis bersiap untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Cholil Nafis mengungkapkan sikap Presiden RI Prabowo Subianto terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Board of Peace merupakan sebuah organisasi yang semula dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada September 2025 dan diresmikan pada 22 Januari 2026. Ini diklaim Trump sebagai mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza, Palestina, pascaperang.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Kiai Cholil, siap keluar dari Board of Peace bila keanggotaan Indonesia dalam forum itu tidak membawa kemaslahatan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu, maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP,” ujar Kiai Cholil kepada Republika usai mengikuti pertemuan para pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026).
Menurut Kiai Cholil, dalam pertemuan tersebut terdapat sejumlah kesepakatan prinsipil antara Kepala Negara dan para tokoh ormas Islam.
Pertama, RI tetap konsisten menolak segala bentuk penjajahan, baik berdasarkan keyakinan umat Islam maupun amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Bahwa tadi itu kita dengan Presiden sepakat, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar (1945) itu, menolak segala bentuk penjajahan,” ucapnya.
Kedua, lanjut Kiai Cholil, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen RI untuk membela kemerdekaan Palestina. Perbedaan pandangan hanya terletak pada strategi, khususnya terkait keputusan pemerintah bahwa Indonesia bergabung dalam Board of Peace.
