2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkap pengalamannya dimintai jatah oleh para politisi yang meminta jatah untuk membuat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Permintaan itu langsung disampaikan oleh politisi tersebut kepada dirinya.
"Makanya ada, serius nih, ada yang WA saya," kata dia saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Alih-alih memenuhi permintaannya, Nanik justru menyemprot politisi tersebut. Apalagi, saat ini BGN tengah sibuk mengurusi berbagai kasus keracunan yang terjadi akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, politisi itu semestinya membantu BGN untuk berkomunikasi dengan publik terkait program MBG, yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, faktanya masih ada politisi yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari program itu.
"Saya jawab, eh kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur. Langsung saya blok, blok, blok," ujar Neni.
Ihwal adanya anggota dewan yang diketahui belakangan memiliki SPPG atau dapur MBG, ia menilai, hal itu didasarkan pada kesiapan mereka. Ia mengeklaim, para verifikator menyetujui pihak yang diajak kerja sama untuk menjalankan program MBG tanpa mengenal nama pemiliknya.
"Kemarin juga sudah kami ajak (wartawan) ke Cibubur, di tempat verifikasi, supaya untuk menjawab dapur fiktif, dapur fiktif, wawancara sendiri langsung sama verifikatornya. Ada enggak punyanya siapa di situ, punyanya DPR, anggota DPR siapa di situ? Karena nggak akan terlihat ketika di verifikasi," kata dia.
Menurut dia, keterlibatan anggota dewan dalam pembuatan dapur MBG baru diketahui setelah mereka lolos verifikasi. Ia menilai, para verifikator tidak tahu hal itu saat melakukan verifikasi.
Meski telah diketahui milik seseorang yang memiliki jabatan, Nanik menegaskan, SPPG itu harus tetap menjalankan tugas sesuai SOP yang berlaku. Ia mengaku tak segan untuk menutup SPPG itu apabila tidak mengikuti SOP yang ada.
"Tapi mau punyanya jenderal belang, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia. Saya enggak peduli, beneran, serius ya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak," kata dia.
Diketahui, saat ini sudah ada sekitar 9.400 SPPG yang beroperasi di bebagai wilayah Indonesia. Dari total ribuan SPPG itu, sebanyak 45 SPPG diketahui tidak menjalankan SOP dalam menyediakan MBG untuk para penerima manfaat, sehingga BGN harus menutup 40 SPPG di antaranya hingga penyelidikan selesai.
Sementara berdasarkan data BGN hingga 25 September 2025, total terdapat 70 kasus keracunan akibat MBG. Dari total kasus itu, terdapat 5.914 orang yang terdampak.
