Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak

 Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel) mengambil sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Ia menegaskan, tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi karena merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.

Pemerintah, kata Noel, akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan menindak tegas ormas-ormas yang melakukan intimidasi atau pemerasan terhadap pelaku usaha.

"Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan," kata Noel dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (26/3/2024).

Noel mengatakan, jauh sebelum Lebaran, masalah ini sudah dikeluhkan kembali oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Keluhan ini, sudah ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, sampai dengan para pengamat.

Semuanya menyesalkan tindakan ormas yang bergaya preman menekan pabrik dan perusahaan meminta sumbangan, pekerjaan, limbah dan fasilitas lain.

Belakangan ini, kalangan ormas justru memanfaatkan situasi dengan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara-cara bergaya preman. Katanya, sudah ada oknum ormas bergaya preman di Bekasi yang ditangkap Polisi.

Menyikapi lebih lanjut, Kemnaker akan mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Kemudian Pemda Jawa Tengah (Jateng), Daerah Khusus Yogyakarta (DKY) dan Jawa Timur.

"Langkah pertama kita mulai dari Pulau Jawa, selanjutnya akan menjadi percontohan bagi seluruh provinsi," jelasnya.

"Kita akan rumuskan langkah konkret. Kita harapkan, dengan koordinasi Kemendagri dan Polri, semua provinsi akan mengikuti langkah bersama memberantas premanisme yang meresahkan pabrik/perusahaan," imbuh dia.

Lebih lanjut, menurut Noel, hanya tindakan pidana lah yang bisa memberantas ormas bergaya premanisme. Maka yang mampu menanggulangi masalah ini, adalah Pemda dan Polri. Sementara kemnaker, katanya, akan menyamakan visi para stakeholder.

(wur)

Next Article Wamenaker Mengaku Bingung Perannya Buruh atau Pejabat