Wamendagri Ribka Haluk akan Tinjau Inflasi Tinggi di Papua Pegunungan

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, akan turun langsung meninjau kondisi di Provinsi Papua Pegunungan untuk mencari faktor penyebab tingginya inflasi di wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi Papua Pegunungan pada Februari 2025 secara Year on Year (YoY) sebesar 7,99 persen, tertinggi se-Indonesia dalam setahun terakhir.

Hal ini disampaikan Ribka usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/3).

"Untuk mengatasi hal ini, saya sendiri akan untuk turun langsung meninjau apa yang sedang terjadi di Papua Pegunungan yang membuat inflasi di sana menjadi tinggi," ujarnya.

Ribka menyoroti peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya dalam mengendalikan inflasi di wilayah tersebut, mengingat masyarakat akan segera merayakan hari raya Idulfitri.

"Inflasi yang tinggi ini sangat disayangkan, apalagi masyarakat kita umat muslim akan merayakan hari raya. Apakah pemerintah daerah, khususnya Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya tidak dapat mengatasi inflasi yang terjadi ini," lugasnya.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa inflasi di Papua Pegunungan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk aktif melakukan pemantauan serta mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga.

"Ini menjadi perhatian khusus. Saya minta untuk pemerintah daerah setempat dapat mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan angka inflasi di sana bisa tinggi," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Ribka akan memanggil Pemprov Papua Pegunungan, Pemkab Jayawijaya, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.

"Akan kita panggil untuk melaporkan apa yang terjadi dan kemudian bersama-sama kita mencari solusi dalam menekan angka inflasi agar dapat turun," tandasnya.

Berdasarkan hasil Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, diketahui bahwa 22 provinsi di Indonesia mengalami deflasi, sedangkan 16 provinsi mengalami inflasi.

Deflasi terdalam secara YoY terjadi di Provinsi Papua Barat dengan angka sebesar -1,98 persen. Sementara itu, inflasi tertinggi secara YoY terjadi di Provinsi Papua Pegunungan dengan angka 7,99 persen.

(inh)