2 weeks ago
42
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh berhenti ketika api bisa dipadamkan. Dia menyinggung pentingnya pertanggungjawaban atas karhutla.
Pemerintah, kata dia, wajib memastikan masyarakat terdampak terlindungi dan dipulihkan, pihak yang bertanggung jawab ditindak. Selain itu, penyebab kebakaran dibenahi agar kejadian serupa tidak terus berulang ke depannya.
"Karhutla bukan cuma soal hutan dan lahan yang terbakar. Ada masyarakat yang menghirup asap, ada yang kesehatannya terganggu, ada anak-anak yang kegiatan belajarnya terganggu, dan ada masyarakat yang sumber kehidupannya ikut terdampak. Jadi setelah api ditangani, dampaknya terhadap manusia juga harus diselesaikan," kata Mugiyanto usai menghadiri National Policy Dialogue Ecosoc Rights Outlook 2036 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).
Mugiyanto menyebut, dampak karhutla berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kesehatan, pendidikan, pangan, air, dan penghidupan yang layak. Perhatian khusus juga diperlukan bagi kelompok yang lebih rentan terhadap dampak asap dan kebakaran, termasuk anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta yang bergantung pada hutan dan lahan.
Mugiyanto mengatakan, langkah Presiden RI Prabowo Subianto turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla. Pemadaman, pelayanan kesehatan, perlindungan kegiatan pendidikan, serta penegakan hukum telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur masyarakat.
"Pemerintah sudah bekerja menangani kebakaran dan dampaknya. Yang penting sekarang penanganannya sampai tuntas. Api harus padam, masyarakat yang terdampak harus dipulihkan, dan kalau ada pihak yang bertanggung jawab harus ditindak," ujar Mugiyanto.
