Waspada! RI Terancam Jadi 'Jalan Tikus' Produk China ke AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Ancaman besar tengah mengintai industri nasional. Bukan soal daya saing, tapi karena kekhawatiran negeri ini dimanfaatkan sebagai "jalan tikus" oleh China untuk mengelabui tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa memperingatkan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif barang China menjadi 125% telah menciptakan gelombang pembatalan order besar-besaran terhadap produk dari Negeri Tirai Bambu. Barang-barang produksi massal dari China itu tak bisa masuk AS dan kini mereka cari jalan alternatif.

"Mereka akan mencari jalan untuk mengeluarkan barang ini. Jangan sampai Indonesia dijadikan transhipment untuk mengeluarkan barang-barang yang sudah diproduksi di China, dikirim untuk ke negeri Paman Sam," kata Jemmy dalam Profit CNBC Indonesia, Jumat (11/4/2025).

Dengan kata lain, ada risiko besar produk China dikirim ke Indonesia, kemudian diganti sertifikat asalnya, lalu dijual ke AS seolah-olah buatan Indonesia. Ini bukan hanya ancaman terhadap aturan perdagangan internasional, tetapi juga membahayakan industri dalam negeri.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro. Ia menyebut praktik seperti ini bukan hal baru. Bahkan, dalam kasus udang China yang kena embargo dulu pun, praktik transhipment sempat terjadi.

"Produk China masuk ke Indonesia, SKA-nya (Surat Keterangan Asal) dikeluarkan dari sini. Padahal barangnya bukan dari kita. Kalau ini terjadi juga di sektor tekstil dan garmen, pabrik kita nggak dapat apa-apa. Semua barang mereka, tapi pakai nama Indonesia," ucap Toto dalam kesempatan yang sama.

Toto menyoroti, bahwa yang memperumit kondisi tersebut karena SKA bukan dikeluarkan oleh kementerian pusat, melainkan oleh dinas di daerah. Artinya, potensi kebocoran dan penyalahgunaan semakin besar jika tidak ada pengawasan ekstra ketat dari pemerintah.

"Nah ini kementerian harus betul-betul peduli terhadap ini. Karena di sini kendalanya, SKA itu dikeluarkan bukan oleh kementerian, tapi oleh dinas masing-masing. Nah ini yang betul-betul kementerian harus konsen bener. Langkah apa yang harus dilakukan untuk membatasi itu? Karena SKA itu keluar dari daerah," terang dia.

Di lain sisi, kondisi ini makin mengkhawatirkan karena pasar ekspor Indonesia sendiri sedang tidak ideal. Ketika ekspor tersendat, pelaku industri berharap bisa mengandalkan pasar dalam negeri. Tapi justru sekarang, produk impor, terutama dari China, membanjiri pasar lokal.

"Kalau impor dibiarkan terbuka lebar, ini akan membunuh perusahaan-perusahaan kita. Kita ekspor susah, buang ke dalam negeri juga jenuh. Akhirnya industri kita bisa mati pelan-pelan," pungkas Toto.

(wur)

Next Article Video: Perang Dagang Era Trump Menghantui, RI Dihadang Efek Buruk Ini