Anggaran Dipotong, Kemenperin Pangkas Perjalanan Dinas-Kosumsi Listrik

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran, termasuk dengan membatasi belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, hingga seminar. 

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Surat itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.

Menindaklanjuti Inpres itu, Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko Cahyanto menyatakan mendukung upaya penghematan dan efisiensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kemenperin, sebutnya, sudah mulai melaksanakan efisiensi di berbagai pos.

"Kami di Kementerian Perindustrian sangat mendukung program ini sehingga prioritas-prioritas yang penting untuk dibiayai bisa dilaksanakan. Kami sudah menyiapkan kebijakan dan sudah dilaksanakan kebijakan efisiensi ini yang kita bisa lihat. Teman-teman bisa lihat hari ini kami sudah melakukan pengurangan penggunaan daya listrik, air dan juga aspek-aspek lain yang diperlukan dalam rangka penghematan," katanya di kantor Kemenperin, Rabu (5/2/2025).

Efisiensi mengarah pada area yang bisa memastikan pelayanan publik bisa dilaksanakan sepenuhnya, namun kinerja Kemenperin bisa tetap terjaga dengan baik dan target-target yang sudah diletakkan bisa tercapai. 

Saat ditanya soal potensi memberlakukan sistem kerja dari rumah (work from home/ WFH), Eko tak memberikan jawaban gamblang.

"Kami atur tadi karena upaya-upaya efisiensi itu harus kita lakukan, ada pembatasan-pembatasan tapi yang pertama yang terpenting dari aspek ini adalah kinerjanya harus tetap terjaga. Itu nomor satu, kita harus kita lakukan sehingga kalau kinerjanya terjaga target-target bisa tetap tercapai," kata Eko.

Kemenperin coba melakukan pengaturan pembatasan aktivitas, pembatasan penggunaan daya, listrik, air, dan lain-lain yang bisa dihemat. Tidak ketinggalan anggaran perjalanan dinas juga kepotong.

"Kami juga lakukan pembatasan perjalanan dinas, baik luar negeri maupun dalam negeri termasuk juga yang di dalam kota yang kita bisa batasi dan itu pada akhirnya berdampak kepada efisiensi anggaran Kementerian Perindustrian. Banyak sekali kebijakan yang bisa dijalankan tanpa menggunakan APBN sepenuhnya atau memerlukan biaya yang besar," lanjutnya.

Adapun anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki pagu alokasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp2,51 triliun. Angka ini turun 34% dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp3,83 triliun.

Upaya penghematan tersebut dilakukan ketika ada tantangan bagi industri untuk tetap tumbuh, terutama menghadapi situasi geopolitik dunia.

"Kita perlu menjaga kinerja industri ini terjaga pertumbuhannya di seluruh sektor. Oleh karena itu memang kita selalu memperhatikan aspek-aspek yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini baik dari internal di dalam negeri maupun global. Kita tahu kondisi global ini sedang tidak baik-baik saja, yang pasti akan berdampak kepada pertumbuhan industri kita," sebut Eko.

(dce)

Next Article Sri Mulyani Minta Menteri-Pejabat Hemat! Perjalanan Dinas Disunat 50%