Awal Tahun Suram, 3 Pabrik Bakal PHK 4.050 Pekerja-Ada yang Mau Tutup

Jakarta, CNBC Indonesia - Awal 2025 belum memberikan rasa aman bagi para buruh atau karyawan di tanah air, sebab ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus bermunculan akibat pabrik atau tempat bekerjanya berpotensi gulung tikar.

Perusahaan yang berencana efisiensi dengan menerapkan kebijakan PHK terhadap sejumlah buruh atau karyawan tersebut masih bergerak di sektor padat karya, sebagaimana terjadi pada tahun lalu, di antaranya seperti industri tekstil, alas kaki, hingga benang.

"Awal tahun 2025 sudah ada perusahaan yang plan PHK. Lokasinya ada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (11/1/2025).

Rustadi mengatakan, satu perusahaan yang akan menerapkan kebijakan PHK dan berlokasi di Kabupaten Tangerang itu ialah produsen sepatu. Manajemen perusahaan atau pabrik tersebut berencana memecat 2.400 karyawannya.

Sementara itu, dua pabrik lainnya, kata Rustadi tidak hanya akan melakukan PHK, tapi berpotensi tutup alias gulung tikar. Pabrik yang berlokasi di Kabupaten Bandung itu berencana PHK sekitar 900 pekerjanya, sedangkan yang di Subang PHK 750 karyawannya.

Ristadi menjelaskan, penyebab berbagai perusahaan itu PHK karyawan hingga ada yang bangkrut masih sama seperti permasalahan pada 2024 silam, yakni barang produksi tidak laku dan tidak ada pesanan dari pembeli.

Ia juga memperkirakan, PHK oleh perusahaan-perusahaan bisa saja terjadi lebih banyak lagi tanpa sepengetahuan publik, akibatnya angka PHK yang dimiliki pemerintah selalu lebih rendah dari yang terjadi sebenarnya.

"Perusahaan yang di Kabupaten Tangerang itu merupakan bagian dari grup perusahaan lain, yang juga telah melakukan PHK. Perusahaan ini tiap PHK selalu silent, tertutup. Sebelumnya pekerjanya ada 24 ribuan, sisa sekitar 19.000-an, sekarang mau PHK 2.400-an pekerja," bebernya.

"Ini perusahaan yang lapor saya saja loh ya, yang tidak lapor dan tertutup banyak. Saya hanya mau bilang, 2025 pekerja ada yang menikmati kenaikan upah, tapi ada yang terancam PHK," kata Ristadi.

Permasalahan data PHK yang tak sesuai realita di lapangan akan terus menjadi bom waktu bagi perekonomian Indonesia, karena banyak kelas pekerja atau kelas menengah yang tadinya memiliki daya beli dari upah yang diperoleh tiap bulan, seketika hilang karena PHK.

"Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dan Dinas-Dinas tenaga kerja di daerah itu tidak jemput bola, cuma nunggu laporan dari pengusaha saja kalau ada PHK. Kadang terjadi jika PHK tinggi, tapi karena kepentingan politis Kepala Daerahnya ya tidak diekspos karena takut dicap jelek kinerjanya. Apalagi kalau Kepala Daerahnya mau maju lagi," ucap Ristadi.

(dce)

Next Article Diam-Diam Gelombang PHK Terus Lanjut, 1 Pabrik Tekstil Sampai Tutup