4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah menerapkan mandatori biodiesel B50 mulai Juli 2026 dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan, devisa negara, hingga pengurangan emisi karbon.
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, mengatakan peningkatan penggunaan biodiesel berbasis sawit dapat menekan kebutuhan impor solar yang selama ini masih membebani neraca energi nasional. Berkurangnya impor energi juga berpotensi memperkuat posisi transaksi berjalan dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
"Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah," kata Hendry, Kamis (18/6/2026).
Pemerintah memproyeksikan implementasi B50 mampu menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun per tahun melalui penghentian impor solar. Menurut Hendry, target tersebut dapat tercapai sepanjang pemerintah telah memperhitungkan kesiapan pasokan bahan baku, kapasitas produksi biodiesel, serta mekanisme pendanaannya.
Ia menilai kebijakan B50 dapat menjadi salah satu langkah konkret menuju kemandirian energi. Meskipun swasembada energi tidak hanya bergantung pada biodiesel, peningkatan pemanfaatan sumber energi domestik dinilai mampu mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak pasokan dan harga energi global.
"Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi," ujarnya.
Selain memperkuat ketahanan energi, penerapan B50 juga diperkirakan mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional. Peningkatan kebutuhan bahan bakar nabati berpotensi meningkatkan investasi, utilisasi pabrik biodiesel, serta menciptakan efek berganda bagi sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit.
Hendry menilai Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan biodiesel dengan tingkat pencampuran tinggi. Sejumlah negara lain masih menerapkan campuran biodiesel yang lebih rendah dibandingkan target Indonesia.
Meski demikian, ia mengingatkan peningkatan kebutuhan bahan baku sawit harus dibarengi dengan praktik keberlanjutan. Kenaikan produksi sebaiknya ditempuh melalui peningkatan produktivitas lahan dan teknologi, bukan dengan ekspansi perkebunan yang berpotensi memicu deforestasi.
Pandangan serupa disampaikan pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rishal Asri. Menurut dia, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 merupakan langkah yang tepat dari sisi ekonomi karena dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor.
"Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi," kata Rishal.
Dari sisi lingkungan, penggunaan biodiesel dengan kadar yang lebih tinggi juga dinilai dapat membantu menekan emisi gas buang kendaraan. Berkurangnya porsi diesel fosil dalam campuran bahan bakar akan menurunkan emisi karbon monoksida dan hidrokarbon yang dihasilkan dari proses pembakaran.
"Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang," ujar Rishal.
Pemerintah menetapkan mandatori B50 mulai berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026 setelah melalui tahapan implementasi bertahap sejak B20 pada 2016, B30 pada 2020, hingga B35 pada 2023. Berdasarkan data Kementerian ESDM, selain menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun, program tersebut juga diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 2,2 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton karbon dioksida pada tahun ini.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi global, kebijakan B50 dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengandalkan sumber daya domestik yang melimpah.
