Bahlil Rapat 2 Jam Soal Hilirisasi, Ini 3 Poin Pentingnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia bersama para menteri yang tergabung dalam Satuan Tugas Hilirisasi lainnya melaksanakan rapat perdana terkait peta strategis hilirisasi.

Bahlil mengungkapkan, rapat tersebut berlangsung selama hampir 2 jam yang membahas perihal empat poin, diantaranya:

Pertama, langkah strategis program hilirisasi dalam negeri. Di mana, Satgas Hilirisasi sudah memetakan strategi ketahanan energi di Indonesia yang juga dinilai sebagai upaya dalam mewujudkan kedaulatan energi dalam negeri.

"Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi," jelas Bahlil yang juga Ketua Satgas Hilirisasi dalam Konferensi Pers usai rapat tersebut, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Kedua, hilirisasi di dalam negeri harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia 8%, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga penciptaan nilai tambah. Hl ini untuk mengurangi persepsi ketergantungan terhadap pihak asing dalam proses memperoleh nilai tambah.

"Di mana nilai tambahnya harus betul-betul dilakukan di Indonesia. Dan oleh karena itu, arahan Bapak Presiden, kami merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri," tegasnya.

Ketiga, Satgas Hilirisasi akan bekerja dalam kurun waktu 5 tahun atau selama masa kepresidenan Prabowo Subianto. Sementara untuk waktu dekat ini, Satgas Hilirisasi akan bekerja selama 2 minggu kedepan untuk bisa menjalankan program strategis yang sudah dibahas dalam rapat tersebut.

"Nanti kami akan kerja dulu 2 minggu, baru kami sampaikan. Pak Menteri Investasi, Pak Rosan sebagai Wakil Ketua Satgas yang akan memimpin langsung tentang investasinya," tandasnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Satgas tersebut diketuai oleh Menteri ESDM yang diwakili oleh berbagai menteri lainnya yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri ATR/BPN, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekretaris Negara.

Satgas Percepatan Hilirisasi tersebut juga dianggotai oleh Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri KLHK, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI.

(pgr/pgr)

Next Article Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi, Bahlil Bakal Jadi Ketua